Operasi Intelijen & Hakim Sarpin
Seluruh rakyat Indonesia kini menantikan sang Presiden Jokowi bangkit dari keterlelapannya secara perlahan menggeliat bangun pelan tetapi pasti tampak optimisme diraut wajahnya. Presiden harapan rakyat akan menentukan sikap yang sedang ditunggu oleh masyarakat. Jokowi akan segera menunjukan ketegasannya, dalam mengambil keputusan tepat menyangkut penyelesaian konflik KPK Polri yang berkepanjangan. Untuk melantik atau tidak melatik BG, dan memilih cakapolri baru dengan mempertimbangkan agar kondisi dan situasi politik yang lebih kondusif. Pada saat ini masih terasa semakin panas serta tekanan yang datang dari berbagai lapisan masyarakat terkait penolakannya terhadap BG.
Maka waktu yang ditunggu datang dan sangat berpihak kepada Jokowidodo. Karena keputusan yang menyangkut BG dilakukan oleh Presiden bertepatan waktunya dengan hasil putusan final Praperadilan yang diajukan BG. Presiden berhasil membuat keputusan kasus BG dengan sangat akurat dan tepat bersamaan dengan selesainya sidang praperadilan BG.
Tulisan ini mendahului apa yang akan terjadi pada hari diputuskannya sidang Praperadilan BG oleh Hakim Sarpin Rizaldi.
Sepertinya telah terjadi operasi intelijen yang diakukan oleh Presiden Jokowi terhadap sepak terjang Hakim Sarpin Rizaldi. Dari operasi intelijen diperoleh komunikasi rahasia dengan Presiden tanpa disadari oleh Hakim Sarpin, seluruh keputusan yang dibut oleh Hakim sebelum disampaikan dalam persidangan telah diketahui oleh Presiden.
Pertama Jokowi menyampaikan dalam operasi intelijen bahwa keputusan untuk melantik BG harus didasarkan atas alasan hukum yang valid tanpa kekeliruan sedikitpun sehingga apabila BG memenangkan praperadilan adalah hasil dari penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dari semua aspek.
Bila Hakim Sarpin memutuskan kasus BG diembel-embeli motif pribadi atau kelompok maka saat itulah Hakim akan mengalami musibah selama hidupnya. Dalam komunikasi intelijen Jokowi memberikan penjelasan secara sirr, bahwa sebagai Presiden tentu saja sudah tahu bahwa sesungguhnya BG telah salah dalam kasus ini, maka apabila Hakim Sarpin dalam praperadilan ini memutuskan kemenangan untuk BG, maka Hakim Sarpin Rizaldi telah berkhianat kepada bangsa dan negara.
Dampaknya terhadap Presiden Jokowi adalah, Jokowidodo akan menghadapi situasi yang sangat sulit diantaranya adalah desakan dari PDIP maupun Fraksi yang lain dalam DPR untuk segera mengangkat BG menjadi Kapolri. Bagi Jokowi desakan dari Fraksi-Fraksi dari DPR akan dapat diatasi dengan mudah saja tanpa mebawa implikasi psikologis politik.
Akan tetapi yang sangat ditakutkan adalah yang datang dari rakyat dan para pendukungnya, kecaman pasti datang menerpa kuat, pada gilirannya kemerosotan kepercayaan pasti tak dapat dihindarinya. Rakyat Indonesia akan merasa dihianati, dilecehkan oleh Presidennya. Jika hal ini terjadi Jokowi mengaku penghianatan besar telah ia lakukan, dirinya akan ditinggalkan oleh seluruh pendukung-pendukungnya dan kejadian ini sangat tidak ia inginkan.
Sebaliknya Bila Hakim Sarpin Rizaldi menolak praperadilan BG, maka tentu sangat mudah bagi Presiden untuk menolak BG, tanpa implikasi politik etik, hutang budi kepada rakyat dan para pendukungnya. Ternyata Hakim mengerti apa yang terjadi dari komunikasi intelijen tersebut dan hasil putusan Hakim adalah menolak praperadilan BG. Presiden Jokowidodo segera memberikan keputusannya atas dasar konstitusi dan penegakan hukum sekaligus menjunjung tinggi etika berpolitik.
Berdasarkan keputusan Hakim yang memenangkan KPK dalam kasus BG maka Keputusan Jokowi menolak BG jelas kuat landasan hukumnya. Alasan-alasan yang dapat dikemukakan adalah penolakan Jokowi kepada BG terdapat cukup kuat secara hukum, karena BG tersangka perbuatan Korupsi.
Operasi intelijen dan tim 9
Hal yang patut diacungkan jempol adalah kecermatan dari tim 9 yang dibentuk oleh Jokowi untuk membantu memberikan masukan saran pendapat kepada Presiden. Jauh hari sebelumnya telah memberikan pertimbangannya berupa usulan yang disampaikan oleh tim sembilan,agar Presiden Jokowi tidak melantik BG menjadi Kapolri, dengan alasan BG telah ditetapkannya sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi pencucian uang 2003-2006 oleh KPK.
Apakah tim 9 memiliki indera ke 6 sehingga dengan tegas berani memastikan kepada Jokowi agar BGÂ tidak dilantik, seolah olah tim 9 memiliki indera ke 6, mata hati yang demikian awasnya. Tim sembilan yang memilih Jokowi, berarti Jokowi telah membuktikan dirinya tajam mata spiritual dan hati nuraninya.
Pertimbangan Jokowidodo untuk tidak melantik BG, tidak lepas dari informasi intelijen yang diberikan oleh para relawan Jokowidodo yang tersebar hampir diseluruh Indonesia, adalah BG dan kelompok pemilik rekening gendut di kepolisian, melalui analisa politik terdeteksi akan menjadi musuh dalam selimut Presiden Jokowidodo selama dalam pemerintahannya.
Pertimbangan Jokowi juga lahir dari masukan informasi intelijen para relawan pendukungnya kepada Presiden Jokowidodo agar segera pemberangusan sarang korupsi yang bersembunyi di balik konflik KPK Polri, yang dibuat oleh dan antek-anteknya yang tergabung dalam 17 pemilik rekening gendut Polri termasuk oknum intelektual dibalik rekening gendut Labora Sitorus.
Pertimbangan lainnya adalah hasil analisa politik dan operasi intelijen Jokowi, pertama pembatalan pelantikan BG oleh Presiden Jokowidodo akan dijadikan jalan oleh lawan politik Jokowi di parlemen untuk mencari celah melakukan pemakzulan, terutama yang salalu datang dari Fahri Hamzah, Fadli Zon, Desmon Junaedi Mahendra.
Namun dengan kekalahan BG dalam praperadilan, Jokowi tidak lagi merasakan kekhawatirannya, karena selama ini Presiden sangat mempertimbangkan resiko yang bakal dialami bila tetap tidak melantik BG yang sudah lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR.
Pertimbangan etika dan masa depan PDIP khususnya serta partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat. Bila etika dilanggar, Jokowi akan mendapatkan balasannya yang sangat menyakitkan yakni larinya para pendukung dan relawan dari lingkar kiprah politik Jokowi. Jokowi semakin percaya diri dalam pemerintahannya, ternyata tidak salah pilih menunjuk orang-orang pilihan untuk bergabung menjadi tim 9. Yang selalu konstruktif memberikan masukan, pendapat, saran, yang bersifat membangun, demi terselenggaranya pemerintahan Jokowi yang amanah kepada rakyat yang telah memberikan dukungannnya dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Jokowi-JK. Kritik pedas dan menyakitkan yang selalu diarahkan kepada dirinya dari para politisi PDIP, semata-mata agar Jokowidodo tetap dalam koridor konstitusi, dan selalu mengedepankan penegakan hukum.
Salam Komppasiana
