Sistem Politik, Pemerintahan, dan Bentuk Negara pada Masa Dinasti Abbasiyah

Pada zaman Abbasiyah, konsep kekhalifahan berkembang sebagai sistem politik. Menurut pandangan para pemimpin dinasti Abbasiyah, kedaulatan yang ada pada pemerintahan (khalifah) adalah berasal dari Allah. Bukan berasal dari rakyat sebagaimana diaplikasikan oleh Abu Bakar dan Umar pada zaman Khulafaur Rasyidin. 

Hal ini dapat dilihat dengan perkataan al-Mansur "saya adalah sultan Tuhan diatas buminya". Pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan social, politik, ekonomi dan budaya yang terjadi disetiap masa tersebut. Dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 5 fase pemerintahan, dan sistem politik yang dijalankan oleh dinasti Abbasiyah I adalah :

• Para khalifah tetap dari keturunan arab, sedang para Menteri, panglima, gubernur, dan para pegawai lainnya dipilih dari keturunan Persia dan mawali.
• Kota Baghdad digunakan sebagai ibu kota negara, yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, social dan kebudayaan.
• Ilmu pengetahuan dipandang sebagai suatu yang sangat penting dan mulia.
• Kebebasan berfikir sebagai hak asasi manusia yang diakui sepenuhnya.
• Para Menteri turunan Persia diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan tugasnya dalam pemerintahan.

Selanjutnya, dinasti Abbasiyah dalam periode II, III, dan IV mengalami penurunan terhadap politik nya terutama kekuasaan politik sentral. Hal ini dikarenakan negara-negara bagian sudah tidak menghiraukan pemerintahan pusat, kecuali politik saja. Panglima didaerah sudah berkuasa didaerahnya, dan mereka mendirikan (membentuk) pemerintahan sendiri. Misalnya dinasti Umayyah yang muncul kembali di Andalusia (Spanyol) dan dinasti Fathimiyah. Pada awal masa berdirinya dinasti Abbasiyah ada 2 tindakan yang dilakukan oleh para khalifah guna mengamankan dan mempertahankan dari kemungkinan adanya gangguan atau timbulnya pemberontakan, yaitu tindak keras terhadap bani Umayyah dan pengutamaan orang-orang turunan Persia.

Dalam menjalankan pemerintahan, Abbasiyah dibantu oleh seorang wazir (perdana Menteri) dan jabatannya disebut dengan wizarat. Sedangkan wizarat terbagi menjadi 2 yaitu,

• Wizarat tanfiz (sistem pemerintahan presidensial) yaitu wazir hanya sebagai pembantu khalifah dan bekerja atas nama khalifah.
• Wizarat tafwidl (parlemen cabinet) yang mana wazir memiliki kuasa penuh atas pemerintahan dan khalifah hanya sebatas formalitas lambang atau sebagai pengukuh dinasti lokal atau gubernurnya khalifah.

Untuk membantu khalifah dalam menjalankan tata usaha negara diadakan sebuah dewan yang bernama diwanul kitabah (secretariat negara) yang dipimpin oleh seorang raisul kitab (sekretaris negara), dan dalam menjalankan pemerintahan negara, wazir dibantu beberapa raisul diwan (Menteri departemen). Tata usaha negara bersifat sentral yang dinamakan an-Nidzamul Idary al-Markazy. Selain itu, dalam zaman daulah Abbasiyah juga didirikan Angkatan perang, Amirul umara, Baitul mal, organisasi kehakiman, dsb. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, social, ekonomi dan budaya.

masa 5 periode pemerintahan daulah bani Abbasiyah, antara lain :

• Periode Pertama (750-847 M)

Pada periode pertama pemerintahan dinasti Abbasiyah mencapai masa emasnya. Secara politik, khalifah merupakan tokoh sesungguhnya yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Disisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam islam.

Masa pemerintahan Abu al-Abbas, pendiri dinasti ini sangat singkat. Yaitu dari tahun 750-754 M. karena itu, Pembina hakiki dari dinasti Abbasiyah adalah Abu Ja'far al-Mansur (754-775M). pada awal mula, ibu kota adalah al-Hasyimiyah, dekat Kufah. Namun, untuk memantapkan dan menjaga stabilitas negara yang baru berdiri, al-Mansur memindahkan ibu kota negara ke kota baru yang dibangunnya, Baghdad, dekat ibu kota bekas Persia, Ctesiphon, Tahun 762 M. dengan demikian pusat  pemerintahan dinasti Abbasiyah berada ditengah-tengah bangsa Persia. Di ibu kota yang baru tersebut, al-Mansur melakukan konsolidasi dan penertiban pemerintahannya. Dia mengangkat sejumlah personal untuk menduduki jabatan di Lembaga eksekutif dan yudikatif. Dibidang pemerintahan dia menciptakan tradisi baru dengan mengangkat wazir sebagai coordinator departemen. Jabatan wazir yang menggabungkan sebagian fungsi perdana Menteri dengan Menteri dalam negeri itu selama lebih dari 50 tahun berada ditangan keluarga terpandang berasal dari Balkiah, Persia (Iran). Wazir yang pertama adalah Khalid bin Barmak, kemudian digantikan oleh anaknya, Yahya bin Khalid. Yang terakhir ini kemudian mengangkat anaknya Ja'far bin yahya menjadi gubernur Persia barat dan kemudian Khurasan. Pada masa tersebut, persoalan-persoalan administrasi negara lebih banyak ditangani oleh keluarga Persia itu. Masuknya keluarga non arab ini kedalam pemerintahan merupakan unsur pembeda antara dinasti Umayyah yang berorientasi ke bangsa arab.

Khalifah al-Mansur juga membentuk Lembaga protocol negara, sekretaris negara, dan kepolisian negara disamping membenahi Angkatan bersenjata. Dia menunjuk Muhammad Ibn Abdul ar-Rahman sebagai hakim pada Lembaga kehakiman negara. Jawatan pos yang sudah ada sejak ,asa dinasti Umayyah ditingkatkan peranannya dengan tambahan tugas. Kalau dulu hanya sekedar untuk mengantar surat, pada masa al-Mansur jawatan pos digunakan untuk menghimpun seluruh informasi di daerah-daerah sehingga administrasi kenegaraan dapat berjalan lancar. Para direktur jawatan pos bertugas melaporkan tingkah laku gubernur setempat kepada khalifah.

Khalifah al-Mansur juga berusaha menaklukkan kembali daerah-daerah yang sebelumnya membebaskan diri dari pemerintahan pusat, dan memantapkan keamanan didaerah perbatasan. Dipihak lain, dia berdamai dengan caisar Costantine V dan selama genjatan senjata 758-765M, Byzantium membayar upeti tahunan. Pada masa al-Mansur pengertian khalifah kembali berubah. konsep khilafah dalam pandangannya dan setelahnya merupakan mandate dari Allah bukan dari manusia,, bukan pula sebagai pelanjut nabi sebagaimana pada masa Khulafaur Rasyidin. Popularitas dinasti Abbasiyah mencapai puncaknya dimasa Harun ar-Rasyid (786-809M) dan putranya al-Ma'mun (813-833 M). kekayaan yang banyak dimanfaatkan Harun ar-Rasyid untuk keperluan social, rumah sakit, Lembaga Pendidikan dokter dan farmasi didirikan. Tingkat kemakmuran paling tinggi terwujud dimasa ini. Kesejahteraan social, kesehatan, Pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta kesusastraan berada pada zaman keemasannya. Pada masa inilah negara islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi.

Dengan demikian, telah terlihat bahwa pada masa Harun ar-Rasyid lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan islam dibanding dengan perluasaan wilayah yang sejatinya sudah luas. Orientasi kepada pembangunan peradaban dan kebudayaan ini menjadi unsur pembanding lainnya dengan dinasti Umayyah. Al-Ma'mun setelah ar-Rasyid dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu. Pada masa pemerintahannya, penerjemahan buku asing digalakkan. Ia juga mendirikan sekolah, salah satu karya besarnya yang terpenting adalah pembangunan Bayt al-Hikmah, pusat penerjemahan yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar, pada masa al-Ma'mun inilah Baghdad mulai menjadi pusat peradaban, kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Al-mu'tashim (833-842M) khalifah setelahnya memberikan peluang besar kepada orang Turki untuk masuk kedalam pemerintahan. Demikian ini dengan dilatar belakangi dengan adanya persaingan antara golongan arab dan Persia pada masa al-ma'mun dan sebelumnya. Keterlibatan mereka dimulai sebagai tantara pengawal. Tak seperti masa dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah mengganti sistem ketentaraan. Praktek orang muslim mengikuti perang sudah berakhir. Tentara dibina khusus menjadi prajurit-prajurit professional. Dengan demikian, kekuatan militer Abbasiyah menjadi sangat kuat.

Dalam periode ini sebenarnya banyak Gerakan politik yang mengganggu stabilitas. Baik dari segi Abbasiyah maupun dari luar. Gerakan-gerakan seperti itu, seperti Gerakan sisa-sisadinasti Umayyah dan kalangan intern dinasti Abbas dan lainnya dapat dipadamkan. Dalam kondisi seperti itu, para khalifah memilii prinsip kuat sebagai pusat politik dan agama religious. Apabila tidak, seperti pada periode setelahnya, stabilitas tak dapat lagi di control, bahkan khalifah sendiri berada dibawah pengaruh kekuasaan yang lain.

• Periode Kedua (847-945 M)

Perkembangan kebudayaan, peradaban serta kemajuan besar yang dicapai Abbasiyah pada periode pertama telah mendorong para penguasa untuk hidup mewah, bahkan cenderung mencolok. Kehidupan mewah para khalifah ini ditiru oleh para hartawan dan anak-anak pejabat. Demikian ini menyebabkan roda pemerintahan terganggu dan rakyat menjadi miskin. Kondisi ini memberi peluang kepada tentara professional turki yang semula diangkat oleh khalifah al-Mu'tashim untuk mengambil alih kendali pemerintahan. Usaha mereka berhasil, sehingga kekuasaan sesungguhnya berada ditangan mereka, sementara kekuasaan dinasti Abbas didalam khilafah Abbasiyah yang didirikannya mulai pudar. Hal tersebut merupakan titik utama awal runtuh nya dinasti Abbasiyah, meskipun dapat bertahan hingga lebih dari 400 tahun.

Khalifah al-Mutawakkil (847-861 M) yang merupakan awal dari periode ini adalah seorang khalifah yang lemah. Pada masa pemerintahan nya orang turki dapat merebut kekuasaan dengan cepat. Setelah ia wafat, merekalah yang memilih dan mengangkat khalifah. Dengan demikian kekuasaan tidak lagi berada ditangan bani Abbas, meskipun mereka tetap memegang jabatan khalifah. Sebenarnya terdapat beberapa cara untuk melepaskan diri daeri genggaman tantara turki tersebut, tetapi cara tersebut selalu gagal. Dari 12 khalifah dari periode kedua tersebut hanya 4 orang yang wafat dengan wajar. Selebihnya dibunuh atau diturunkan dari tahtanya dengan paksa. Wibawa khalifah merosot tajam. Setelah tantara turki melemah dengan sendirinya, didaerah-daerah muncul tokoh-tokoh kuat yang kemudian memerdekaan diri dari kekuasaan pusat dan mendirikan dinasti-dinasti kecil. Inilah awal mula masa disintegrasi dalam sejarah politik islam. Adapun factor penting yang menyebabkan kemunduran Abbasiyah adalah :

• Luasnya wilayah kekuasaan yang harus dikendalikan. Sementara komunikasi lambat. Bersamaan dengan itu, tingkat kepercayaan dikalangan para penguasa dan pelaksana sangat rendah.
• Dengan profesionalisasi tantara, ketergantungan terhadap mereka sangat tinggi.
• Kesulitan keuangan karena beban pembiayaan tantara sangat besar, setelah khalifah merosot, khalifah tak sanggup memaksa pengiriman pajak ke Baghdad.

• Periode Ketiga (945-1055 M)

Pada periode ini, Abbasiyah berada dibawah kekuasaan dinasti Buwaih. Keadaan khalifah lebih buruk dari sebelumnya karena dinasti Buwaih merupakan penganut syi'ah. Khalifah tak lebih sebagai pegawai yang diperintah dan diberi gaji. Dinasti Buwaih membagi kekuasaannya menjadi 3 bersaudara, Ali untuk bagian selatan negara Persia, Hasan untuk wilayah bagian utara, dan Ahmad untuk wilayah al-Ahwaz, Wasit dan Baghdad. Dengan demikian Baghdad pada periode ini tidak lagi menjadi pusat pemerintahan islam karena telah pindah ke Syiraz dimasa berkuasanya Ali bin Buwaih yang memiliki kekuasaan Bani Buwaih. Meskipun demikian, dalam bidang ilmu pengetahuan Abbasiyah terus mengalami kemajuan di periode ini. Dimasa inilah muncul pemikir-pemikir besar seperti al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Maskawaih, dan kelompok studi Ikhwan as-Safa. Bidang ekonomi, pertanian, dan perdagangan juga mengalami kemajuan. Kemajuan ini juga diikuti dengan pembangunan masjid dan rumah sakit. Pada masa Buwaih berkuasa di Baghdad, telah terjadi beberapa kali kerusuhan aliran ahlusunnah dan syi'ah, pemberontakan tentara, dan sebagainya.

• Periode Keempat (1055-1199 M)

Periode ini ditandai dengan adanya kekuasaan dinasti Seljuk atas Dinasti Abbasiyah. Kehadiran bani Seljuk ini adalah atas undangan khalifah untuk melumpuhkan kekuatan Buwaih di Baghdad. Keadaan khalifah memang membaik, paling tidak karena kewibawaannya dalam bidang agama kembali setelah beberapa lama dikuasai oleh orang-orang syi'ah. Sebagaimana diperiode sebelumnya, ilmu penetahuan juga berkembang di periode ini. Nidzam al-Mulk, perdana Menteri pada masa Ali Arselan dan Malik Syah mendirikan madrasah Nidzamiyah (1067M) dan madrasah Hanafiyah di Baghdad. Cabang-cabang madrasah nidzamiyah didirikan hampir disetiap kota di Irak dan Khurasan. Madrasah ini menjadi model bagi perguruan tinggi dikemudian hari. Dari madrasah ini telah lahir banyak cendekiawan islam dari berbagai fokus disiplin ilmu. Diantaranya adalah al-Zamakhsari, penulis dalam bidang tafsir dan teologi, al-Ghazali dalam bidang ilmu tasawwuf dan ilmu kalam, dan Umar Khayyam dalam bidang perbintangan. Dalam bidang politik, pusat kekuasaan juga tak terletak di Baghdad. Mereka membagi wilayah kekuasaan menjadi beberapa provinsi dengan seorang gubernur yang mengepalainya. Pada masa pusat kekuasaan melemah, masing-masing provinsi tersebut memerdekakan diri. Konflik dan peperangan yang terjadi diantara mereka melemahkan mereka sendiri, dan sedikit-sedikit kekuasaan politik khalifah menguat kembali, terutama untuk Irak. Kekuasaan tersebut berakhir di Irak ditangan Khawarizm Syah pada tahun 590 H (1199 M).

• Periode Kelima (1199-1258 M) 

Pada masa periode kelima masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaan nya hanya efektif disekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa mongol.