Mahkamah Agung (MA) menghukum Ferdy Sambo dengan hukuman penjara seumur hidup dalam pembunuhan Brigadir J. Majelis hakim MA memutus perkara Sambo pada Selasa (8/8/2023).
Vonis ini lebih ringan daripada vonis sebelumnya di tingkat pertama dan banding yakni hukuman mati. MA tak hanya memangkas hukuman pada Ferdy Sambo, tapi juga Putri Candrawathi, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf.
Putusan kasasi ini sudah berkekuatan hukum tetap. Artinya hukuman keempat terdakwa sudah final. Apalagi jaksa dilarang mengajukan peninjauan kembali (PK). Seperti dalam putusan MK pada April 2023, MK menegaskan bahwa jaksa tak boleh mengajukan PK. PK untuk kasus pidana hanya untuk terdakwa. Tapi ingat kan kasus pembunuhan Munir?
*
Sebelum ke mana-mana, perlu diketahui soal kasus pembunuhan Brigadir J. Brigadir J yang anggota polisi adalah ajudan istri Sambo yaitu Putri Candrawathi. Sambo kala itu adalah jenderal bintang dua yang menjabat Kadiv Propam.
Kemudian terjadilah pembunuhan pada Brigadi J. Sampai di tingkat banding, motif pembunuhan pada Brigadir J tidak diungkap. Dari pembunuhan Brigadir J ada lima tersangka yakni Sambo, Putri, orang kepercayaan Sambo yakni Kuat Ma'ruf, anggota polisi Ricky Rizal, dan anggota polisi Richard Eliezer.
Di tingkat pertama (PN Jakarta Selatan) Sambo divonis hukuman mati, Putri divonis 20 tahun penjara, Kuat divonis 15 tahun penjara, dan Ricky Riza divonis 13 tahun penjara. Eliezer mendapatkan hukuman paling ringan karena dia paling jujur terkait pembunuhan tersebut. Eliezer divonis 1,5 tahun penjara.
Selain Eliezer, empat terdakwa mengajukan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Â Hasilnya di tingkat banding, hukuman keempat terdakwa dikuatkan. Artinya, hukumannya sama dengan di tingkat pertama. Kemudian, keempat terdakwa mengajukan kasasi.
Di kasasi inilah korting besar-besaran terjadi. Kuat dan Putri divonis 10 tahun penjara, Ricky divonis 8 tahun penjara, dan Sambo divonis hukuman seumur hidup. Karena putusan ini adalah putusan kasasi, maka sudah berkekuatan hukum tetap.
Lalu bagaimana?
Jika mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi pada April lalu terkait UU Kejaksaan, MK memutuskan jaksa tak memiliki kewenangan untuk mengajukan peninjauan kembali atas putusan kasasi. Peninjauan kembali adalah hak dari terdakwa (jika dalam perkara pidana).
Setahu saya, dari dulu jaksa memang tak boleh mengajukan PK.
Kemudian UU Kejaksaan revisi yang diundangkan tahun 2021, memberi kewenangan jaksa untuk PK. Â Tapi MK kemudian menganulir pasal PK jaksa.
Sekali lagi setahu saya dari dulu (sebelum revisi UU Kejaksaan tahun 2021) jaksa memang tak boleh mengajukan PK. Tapi praktik hukum berbicara lain. Saya masih ingat ketika Pollycarpus tidak kena pasal pembunuhan di tingkat kasasi terkait kasus pembunuhan aktivis HAM Munir.
Seingat saya, Polly hanya kena pasal pemalsuan surat di tingkat kasasi. Sehingga Polly hanya dihukum penjara 2 tahun dalam perkara pembunuhan Munir. Putusan kasasi itu terjadi tahun 2006 atau dua tahun setelah Munir meninggal karena dibunuh.
Tapi atas putusan kasasi itu jaksa melakukan perlawanan. Jaksa mengajukan PK yang sebenarnya tak boleh. Saat jaksa mengajukan PK, M Assegaf pengacara Polly yakin bahwa PK akan ditolak. Assegaf berpandangan bahwa yang boleh mengajukan PK adalah terdakwa.
Assegaf optimistis PK tak akan terjadi. Tapi, pada akhirnya semua tahu jika jaksa mengajukan PK dalam perkara pembunuhan Munir. Di PK, Polly kena hukuman 20 tahun penjara!
Sambo
Bagi saya sendiri, menarik ditunggu apa langkah Kejaksaan Agung setelah Ferdy Sambo divonis lebih ringan. Sebenarnya apapun langkah kejaksaan nantinya, berpotensi memunculkan pro kontra.
Jika kejaksaan mengajukan PK, maka akan ada kontra yakni para praktisi hukum. Jika jaksa mengajukan PK, maka ini setahu saya adalah PK pertama jaksa setelah putusan MK.
Jika jaksa tak melakukan PK, maka kontra akan muncul dari pihak yang sangat mengetahui kesadisan pembunuhan pada Brigadir J. Bahkan mungkin saja keluarga Brigadir J meminta jaksa PK.
Apapun langkah jaksa, akan menarik baik dilihat dari aspek hukum atau dari aspek alur cerita pembunuhan Brigadir J.
