Soal penanda jalan adalah hal yang terkesan sederhana. Sederhana dalam arti, eksekusi kebijakannya tak akan berdampak pada demo masyarakat atau pertentangan kelompok tertentu.
Membuat penanda jalan kan tak bakal didemo, tak bakal diprotes. Membuat penanda jalan adalah eksekusi kebijakan yang mudah.
Eksekusi kebijakan yang mudah, harusnya maksimal. Lain dengan kebijakan pembuatan jalan baru yang memungkinkan adanya kerumitan karena harus melakukan pembebasan lahan. Pembebasan lahan kadang tak mudah. Kadang ada protes dari warga.
Nah ini, hanya penanda jalan. Bukan sekali ini aku melihat penanda jalan yang tak serius. Aku pernah mengalaminya belasan tahun lalu di Jakarta.
Ada penanda jalan yang usang, tak terlihat. Penanda itu seingatku di daerah Jakarta Barat. Ada jalan layang yang biasa aku lewati.
Satu ketika aku kena tilang. Polisi bilang sepeda motor tak boleh melintas. Tentu aku kaget karena beberapa kali aku dan sepeda motor lainnya melintas.
Si polisi yang menilangku bilang bahwa sudah sejak lama jalan layang itu tak boleh dilintasi sepeda motor.
Ternyata belakangan aku tahu di jalur itu ada tulisan sepeda motor dilarang melintas. Tapi tulisannya kecil dan usang. Aku pun tak pernah ngeh jika di situ ada penanda.
Hal yang mirip juga terjadi pada penanda arah dan tempat berwarna hijau di tepi jalan. Aku lupa melihatnya di daerah mana, tapi masih di pantura Jateng.
Penanda sudah besar, sudah tertulis bagus. Tapi, penanda itu tertutup ranting dan dedaunan pohon. Dari kejauhan tak terdeteksi tulisan arah dan tempat. Menjadi percuma jika penanda yang bagus tapi terhalang ranting dan daun pohon.
Cerita itu sekadar curahan hati pesepeda motor. Harapannya tentu saja, tak ada lagi penanda jalan yang usang, kecil, terhalang ranting dan daun, dan tak terlihat atau tak terbaca. Poin utamaku tentu saja bukan hanya lokasi kejadiannya, tapi soal pentingnya penanda jalan yang bisa dibaca.
