Subsidi pulsa bagi pelajar dan guru di masa pandemi tentu baik. Bahkan saya meyakini jika subsidi itu tepat sasaran. Masalahnya adalah, rawan disalahgunakan. Jika subsidi pulsa disalahgunakan, bagaimana?
Sebelum bicara subsidi pulsa, saya akan cerita hal yang mirip-mirip. Beberapa waktu lalu ada bantuan ayam, pakan, dan dana untuk pembuatan kandang ayam bagi warga di banyak desa. Bantuan itu dari pemerintah pada warga yang kurang mampu. Harapannya warga dipicu untuk berwirausaha.
Saya melihat sendiri, memang yang mendapatkan bantuan sudah tepat sasaran. Artinya mereka yang dapat bantuan itu memang sesuai dengan kondisi ekonominya. Ya ada juga yang kabarnya tak tepat sasaran, cuma saya tak melihat langsung.
Tapi problem yang paling kentara kala bantuan ayam itu adalah penggunaannya. Saya mengetahui bahwa yang mendapatkan bantuan ayam dan tetek bengeknya, justru menyimpang dari tujuan. Boro boro ayam dipelihara dan diternakkan untuk usaha, begitu dapat bantuan, ayamnya dijual.
Artinya apa? Artinya sudah tepat sasaran, tapi disalahgunakan oleh mereka yang menerima bantuan. Nah, saya menduga potensi seperti itu bisa terjadi dalam hal subsidi pulsa dalan dunia pendidikan di masa pandemi.
Mungkin sudah tepat sasaran bahwa siswa mendapatkan pulsa untuk kepentingan jaringan internet. Kalau yang dapat pulsa anak kelas 1 SD, saya pikir akan diberikan ke ibunya atau bapaknya. Nah, kalau ibunya atau bapaknya doyan bermedia sosial bagaimana?
"Wah dik, pulsanya kok sudah habis ya, padahal baru saja disubsidi. Apa subsidinya terlalu kecil ya?" Misalnya begitu kata si ibu.
"Bukan terlalu kecil, ibu saja yang sering main media sosial. Itu kan pulsa untuk belajar, malah buat main media sosial," kata suaminya. Maaf kalau contohnya si ibu yang menyimpangkan bantuan pulsa. Kalau Anda tak sepakat, bisa buat contoh sendiri misalnya bapaknya yang menyimpangkan bantuan pulsa.
Nah, kalau pulsanya cepat habis buat bermedia sosial bagaimana? Ya dihukum saja. Jadi pulsanya sudah dihitung bahwa untuk pendidikan ada pulsa sekian dan cukup buat 1 bulan. Kalau sampai kurang berarti ada penyimpangan pulsa.
Hukumannya, di bulan berikutnya diberi bantuan dengan potongan. Biar ibu ibu, eh bapak bapak juga, tidak menyalahgunakan bantuan pulsa pendidikan. Nah kalau ada sanksi tentu mikir-mikir mau melakukan penyalahgunaan.
Tapi repotnya kalau hampir semua orangtua melakukan penyalahgunaan pulsa pendidikan. Wah itu jadi polemik yang mengerikan. Masa untuk urusan pulsa harus polisi juga yang turun tangan? Atau malah KPK juga yang turun tangan, kan berbahaya?
