Kenaikan Cukai Rokok yang Harus Disertai Kebijakan Lain

Walau kenaikan cukai rokok ini secara teori bisa berdampak pada kenaikan penerimaan cukai dan melindungi industri rokok SKT, nyatanya kebijakan ini belum sepenuhnya disetujui oleh masyarakat. 

Salah satu opini berbeda muncul dari pendengar bernama Welly asal Jakarta yang menyatakan bahwa pemerintah sebenarnya masih setengah hati dalam menaikkan cukai rokok ini seperti kenaikan iuran BPJS Kesehatan. 

Jikalau ingin menaikkan cukai rokok, maka seharusnya kenaikan itu tidak hanya dua digit tetapi bisa lebih dari 100% untuk memberikan ruang yang terbatas pada masyarakat yang ingin merokok.

Menanggapi hal ini, Vid Adrison memberikan penjelasan bahwa cukai rokok memang digunakan untuk mengendalikan konsumsi masyarakat yang tidak bisa disamakan dengan BPJS Kesehatan. 

Meski bisa digunakan untuk penerimaan negara, cukai tidak sama dengan pajak yang tidak memiliki ikatan antara pembayar dengan negara. Artinya, kenaikan cukai rokok ini sebenarnya memang untuk mengurangi konsumsi masyarakat akan rokok. 

Nahasnya, jika di negara maju cukai tidak menjadi pemasukan utama negara, di Indonesia malah menjadi salah satu pemasukan tersebut.

Tanggapan lain dari penelepon bernama Herman yang memberikan apresiasi kepada pemerintah karena berencana menaikkan cukai rokok ini. Menurut penelepon asal Sintang tersebut, masih banyak kenakalan pelaku industri rokok -- terutama illegal -- di daerah yang bermain dengan cukai ini. 

Tak hanya itu, gencarnya iklan rokok --terutama melalui SPG wanita -- di daerah-daerah yang justru memberikan ruang yang luas bagi produsen rokok terutama SKM. 

Untuk itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus dilakukan agar kenaikan cukai rokok ini juga diimbangi dengan upaya keras hingga ke daerah untuk mendukung pembatasan konsumsi rokok.

Abdillah Ahsan juga sepakat bahwa cukai memang untuk mengurangi konsumsi rokok yang dilakukan oleh masyarakat. Abdillah juga menambahkan bahwa selama ini perhatian kepada petani tembakau juga sudah dilakukan. 

Meski, seyogyanya ada pembatasan impor tembakau dan tentunya diikuti dengan kenaikan tarif masuk impor komoditas tersebut agar tembakau lokal bisa bersaing.