Ikrom Zain
Ikrom Zain Tutor Bimbel

Hanya seorang pribadi yang suka menulis. Tulisan lain bisa dibaca di www.ikromzain.com

Selanjutnya

Tutup

Edukasi Artikel Utama

Mengurai Peliknya Proses Mutasi Kepala Sekolah Bermasalah

11 September 2018   09:56 Diperbarui: 12 September 2018   11:24 1885 3 2
Mengurai Peliknya Proses Mutasi Kepala Sekolah Bermasalah
Ilustrasi.- Tribun News.

Pokoknya, kami mau KS-nya dipindah!

Begitu pesan salah satu walimurid yang disampaikan lewat aplikasi FB Massager kepada saya. Pesan ini terkirim setelah ia menceritakan berbagai permasalahan di sekolah tempat saya pernah mengajar dengan Kepala Sekolah yang baru. 

Dalam pesannya, ia mengeluh tentang penghapusan berbagai ekstrakulikuler yang salah satunya diikuti putranya sejak kelas 1 hingga 4. 

Ekstrakulikuler yang ada hanya menyisakan Pramuka. Belum lagi, sikap Kepala Sekolah juga kurang menghargai wali murid. Baik ketika rapat, maupun kegiatan-kegiatan lainnya.

Beberapa waktu kemudian, saya mengontak rekan guru yang masih mengajar di sana. Dan benar, ternyata kondisi di sekolah sangat tidak kondusif untuk kegiatan pembelajaran. Guru-guru merasa tertekan. 

Pesan dari walimurid yang ingin ada pergantian KS. - Dokumen Pribadi,
Pesan dari walimurid yang ingin ada pergantian KS. - Dokumen Pribadi,
Mereka tidak bisa berkonsentrasi untuk mengajar lantaran dikejar target berjualan di kantin sekolah. Kewajiban berjualan di kantin ini dilakukan lantaran sang Kepala Sekolah tersebut mengusir dengan halus penjual kantin dengan menaikkan harga sewa kantin dengan nominal yang tak wajar.

Beberapa kali memang saya mencoba menulis mengenai permasalahan ini secara umum. Tidak langsung menunjuk kepada yang bersangkutan. Namun, setelah melihat perkembangan kondisi yang semakin tidak kondusif dan akan membuat siswa-siswi di sekolah saya dulu menjadi korban, maka satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah berjuang agar Kepala Sekolah tersebut diganti.

Chat salah satu guru yang merasa tertekan. Banyak bingung harus berbuat apa. - Dokumen Pribadi.
Chat salah satu guru yang merasa tertekan. Banyak bingung harus berbuat apa. - Dokumen Pribadi.
Surat elektronik kepada Pengawas Sekolah pun saya kirim. Di dalam surat itu, saya menceritakan mengenai permasalahan di sekolah. Sebagai orang luar, saya hanya bisa mengamati dari jauh mengenai apa yang terjadi di dalam sana. Meski membutuhkan waktu lama, akhirnya sang pengawas membalas surel saya.

Di dalam surel tersebut, beliau memohon kepada saya dan pihak yang dirugikan oleh oknum Kepala Sekolah tersebut untuk tetap bersabar. Beliau juga telah mendengar cerita dari guru-guru yang mengajar di sekolah tersebut. 

Tindakan berupa usulan untuk memindahkan (mutasi) sang Kepala Sekolah bermasalah tersebut kepada Kepala Bidang Kepegawaian Dinas Pendidikan juga telah dilakukan. Saat ini, usul tersebut masih berproses untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pesan dari pengawas sekolah untuk menunggu pihak Dinas Pendidikan. - Dokumen Pribadi,
Pesan dari pengawas sekolah untuk menunggu pihak Dinas Pendidikan. - Dokumen Pribadi,
Beberapa kali, rekan guru juga dipanggil oleh pihak Dinas Pendidikan untuk menceritakan mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Dan, tentu karena mereka sudah tak kuat lagi menanggung beban mental yang mengganggu konsentrasinya mengajar. Pun demikian dengan beberapa wali murid yang akhirnya mengadu ke DPRD.

Namun, hingga berminggu-minggu, kasus ini masih berlarut-larut. Suasana di sekolah menjadi semakin tidak kondusif karena satu sama lain saling mencurigai. Belum ada tanggapan lagi dari Dinas Pendidikan. 

Lamanya tindakan kepada sang Kepala Sekolah ini memang murni bukan kesalahan pihak Dinas Pendidikan. Mekanisme kedinasan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sekolah yang bermasalah, terutama yang berada di sekolah negeri yang menyebabkan proses ini berlarut-larut.

Mekanisme kedinasan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sekolah yang terjadi selama ini memang menjadi salah satu kelemahan dunia pendidikan. Pengangkatan Kepala Sekolah memang menjadi kewenangan daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Permendiknas No. 28 Tahun 2010 pasal 10 ayat 1.

Daerah diberikan kewenangan penuh untuk melakukan desentralisasi pendidikan. Salah satunya adalah pengangkatan Kepala Sekolah yang merupakan salah satu aspek manajemen personil. 

Daerah memiliki kewenangan untuk mengangkat kepala sekolah, pengangkatan dan pemecatan kepala sekolah, pengangkatan dan pemecatan guru, penentuan dan penambahan gaji guru, penentuan tanggung jawab guru, dan penentuan pemberian in-servicetraining.

Dalam proses pengangkatan Kepala Sekolah sendiri, setidaknya ada dua cara yang dilakukan. Cara pertama melalui mekanisme seleksi Kepala Sekolah. Cara kedua adalah melalui lomba guru berprestasi (gupres), baik tingkat kota/kabupaten, provinsi, dan nasional. 

Biasanya, guru yang telah memenangkan atau maju dalam ajang gupres tingkat nasional akan memiliki kans yang besar untuk menjadi kepala sekolah.

Pertanyaannya, apakah calon Kepala Sekolah yang diajukan untuk menjadi Kepala Sekolah benar-benar memenuhi kriteria yang diharapkan? Apakah ada standar yang tepat bagi daerah dalam menyeleksi kepala sekolah?

Inilah beberapa pertanyaan mendasar ketika di dalam perjalanannya, banyak masalah di sekolah yang justru dibuat oleh Kepala Sekolah. Sosok yang tepat menjadi Kepala Sekolah juga menjadi rahasia di balik proses pengangkatan ini karena tidak dilakukan secara terbuka. Pun dengan mutasi atau pemberhentian yang dilakukan.

Kendala mutasi dan pemberhentian juga sering terkendala periodisasi masa jabatan Kepala Sekolah. Berdasarkan peraturan Mendiknas tersebut, masa jabatan Kepala Sekolah adalah 4 tahun. Setelah satu kali masa jabatan berakhir, maka akan dilakukan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS). 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3