Jika berbicara tentang Hari Guru, salah satu hal yang sering diperbincangkan adalah mengenai besarnya gaji guru honorer yang dibayarkan setiap bulan.
Banyak yang beranggapan, gaji guru honorer di Indonesia sangatlah kecil dan tidak berperikemanusiaan. Namun sesungguhnya di balik itu, sekolah tempat guru honorer bertugas juga tak bisa berbuat banyak. Pada tulisan ini, saya akan mencoba sedikit berbagi dan mengupas perhitungan gaji yang diterima oleh guru honorer di sebuah Sekolah Dasar Negeri (SDN).
Saya membatasi hanya untuk SD Negeri karena selama hampir 3 tahun saya ikut ambil bagian dalam perencanaan dan pelaporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), baik yang bersumber dari pusat (BOSNAS), maupun yang bersumber dari daerah (BOSDA). Untuk gaji guru honorer/yayasan dari TK, SD/MI Swasta, SMP, SMA, dan SMK tidak saya bahas karena sepengetahuan saya aturan dan sumber dananya berbeda, meski sama-sama juga menerima BOSNAS (mohon koreksi jika saya salah).
Satu-satunya sumber dana untuk penggajian guru honorer di SD Negeri adalah dana BOS. Berbeda dengan guru di sekolah swasta, guru honorer di SD Negeri tidak diperkenankan menerima tunjangan sertifikasi meski mereka sudah mengabdi selama bertahun-tahun. Dana BOSNAS yang diterima tiap sekolah bervariasi tergantung jumlah siswa di sekolah tersebut. Semakin banyak siswa di sekolah tersebut, maka akan semakin banyak pula dana yang diterima dan begitu pula sebaliknya. Menurut Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah berdasarkan Permendikbud No. 26 Tahun 2017, untuk jenjang Sekolah Dasar, setiap siswa menerima dana sebesar Rp.800.000,00 per tahun.
Besarnya dana BOSNAS ini akan terbagi dalam 4 Triwulan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini pencairan dana BOSNAS mengalami perubahan. Jika biasanya jumlah dana tersebar merata dicairkan pada tiap triwulan sebesar 25%, maka pada tahun ini dana yang dicairkan pada tiap triwulan mengalami perbedaan. Untuk triwulan I dana yang dicairkan sebesar 20%, triwulan II 40%, triwulan III 20% dan triwulan IV 20%. Triwulan II mendapat porsi paling banyak karena digunakan untuk membiayai pembelian buku paket dan kegiatan selama penerimaan peserta didik baru.
Ada 3 jenis belanja yang terdapat pada penggunaan BOSDA, yakni belanja pegawai, belanja barang dan jasa (barjas), dan belanja modal. Ketiga jenis belanja ini telah ditentukan jumlah dan persentasenya oleh pihak Pemkot dan Diknas. Jadi, pihak sekolah tidak boleh sembarangan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sekolahnya masing-masing. Sekitar 20% dari dana BOSDA harus digunakan untuk belanja pegawai, sebesar 70% untuk barjas, dan sisanya sebanyak 10% untuk belanja modal.
Ketika saya mengikuti pelatihan penyusunan RKA yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang, setiap sekolah telah mendapat form di dalam MS. Excel mengenai alokasi anggaran untuk ketiga jenis belanja tersebut.Besarnya dana untuk belanja ketiga jenis pengeluaran tersebut telah ditentukan oleh pemerintah. Tiap sekolah harus mengisi sesuai kebutuhan masing-masing dan disesuaikan dengan harga satuan (SSH) yang telah disepakati.
Untuk belanja barjas dan modal hampir semua sekolah telah sepakat. Jikalau ada kesalahan, mungkin penyusun RKA tidak mengikuti aturan harga atau akan belanja di luar kewajaran. Belanja barjas dan modal ini yang nantinya akan masuk dalam aplikasi Sistem Penerimaan Belanja Modal dan Daerah (SIMBADA). Nah, masalah muncul ketika sekolah-sekolah mulai menghitung belanja pegawai yang harus dikeluarkan tiap bulannya.
Belanja pegawai yang didapat dari dana BOSDA digunakan untuk membayar gaji guru dan tenaga kependidikan (TU, satpam, kebersihan, dll) yang tidak bisa di-cover oleh BOSNAS. Di dalam Juknis BOSNAS sendiri, dana yang boleh digunakan sebagai belanja pegawai adalah maksimal sebesar 15% untuk sekolah negeri dan 50% untuk sekolah swasta. Tentunya, dana ini tak akan cukup digunakan untuk belanja pegawai. Maka, tumpuan sekolah akan beralih kepada BOSDA untuk mencukupi kebutuhan belanja pegawainya.
Sebagai gambaran, saya akan mencoba memberi contoh hitungan kasar mengenai berapa gaji guru honorer yang bisa dibayarkan di sebuah sekolah. Misalkan, sebuah sekolah memiliki 300 siswa dalam satu tahun ajaran. Anggap saja di dalam sekolah tersebut ada 10 orang guru beserta tenaga kependidikan yang masih berstatus honorer. Maka, dalam satu tahun, sekolah tersebut akan menerima dana BOSNAS sebesar 300 x Rp. 800.000,00 atau Rp. 240.000.000,00. Dana BOSDA yang diterima (mengikuti aturan di wilayah saya) sebesar 300 x Rp700.000,00 atau Rp. 210.000.000,00. Total dana yang diterima sekolah tersebut selama satu tahun sebesar Rp. 450.000.000,00.
Dari dana BOSNAS yang diterima, sebesar 15% digunakan untuk belanja pegawai yakni Rp. 36.000.000,00. Sedangkan dari dana BOSDA yang diterima, sebesar 20% digunakan untuk belanja pegawai. Dari hasil perhitungan, belanja pegawai yang bersumber dana BOSDA adalah sebesar Rp. 42.000.000,00. Maka, dalam satu tahun, total dana yang digunakan untuk membayar gaji GTT dan PTT sebesar Rp. 78.000.000,00.
Setiap Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) akan mendapatkan dana sebesar Rp. 7.800.000,00 per tahun. Artinya, dalam satu bulan, tiap GTT dan PTT di sekolah tersebut akan mendapatkan gaji sebesar Rp. 650.000,00. Sebagai perbandingan, Upah Minimum Kota (UMK) 2017 yang mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur No 121 Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 2.272.167,50. Jika dipersentasekan, maka perbandingan gaji guru honorer di sekolah tersebut dengan UMK adalah sekitar 28%, atau kurang dari 1/3-nya.
Jumlah 650.000 rupiah bagi saya sudah cukup baik dibandingkan ada guru honorer yang hanya menerima 100 ribu hingga 300 ribu rupiah per bulan. Dalam sebuah forum yang pernah saya ikuti dan dihadiri oleh pengawas, kepala sekolah dan guru di tingkat kecamatan, ada seorang kepala sekolah yang mengkritisi jika sekolah masih membayar gurunya di bawah kisaran 800 ribu rupiah hingga 1 juta. Menurutnya, rentang besaran tersebut merupakan upah minimum di dunia pendidikan yang berbeda dengan dunia industri. Hingga tulisan ini saya tulis, tak ada sumber informasi yang akurat mengenai rentang besaran upah tersebut.
Untunglah, di daerah saya, untuk guru dan tenaga kependidikan honorer yang memiliki masa kerja lebih dari 3 tahun serta telah terverifikasi oleh Dinas Pendidikan akan mendapatkan semacam insentif sebesar 400-500 ribu rupiah per bulan. Jumlah ini meski juga kecil namun bisa menjadi tambahan untuk sekedar menambah kesejahteraan mereka. Selain itu, dari beberapa rekan guru honorer dari sekolah lain yang berbagi tentang gajinya, rata-rata mereka sudah digaji di atas 600 ribu rupiah per bulan. Syukur alhamdulillah.
Sebagai penutup dan tak ingin berpolemik lebih jauh, saya hanya teringat kata-kata Kaisar Hirohito selepas Jepang babak belur di Perang Dunia II yang berbunyi :
“Kita telah jatuh, karena kita tidak belajar. Kita kuat dalam senjata dan strategi perang. Tapi kita tidak tahu bagaimana mencetak bom yang sedahsyat itu. Kalau kita semua tidak bisa belajar bagaimana kita akan mengejar mereka? Maka kumpulkan sejumlah guru yang masih tersisa di seluruh pelosok kerajaan ini, karena sekarang kepada mereka kita akan bertumpu, bukan kepada kekuatan pasukan.”
Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat Hari Guru, tetap semangat mencerdaskan dan mendidik generasi Indonesia. Salam.
*) Catatan :
Beberapa sekolah tidak menggaji guru honorer dengan jumlah yang sama dan disesuaikan dengan masa kerja dan beban mengajar tergantung kebijakan sekolah masing-masing.
Besaran persentase dana BOSDA yang digunakan untuk belanja pegawai juga disesuaikan dengan kebijakan daerah masing-masing.
Sumber :
Dalam jaringan :
Luar
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Tahun 2017
Sumber Ilustrasi
