Politik merupakan hal yang sangat dekat pada masyarakat Indonesia. Berawal dari adanya penerapan sistem demokrasi pasca runtuhnya massa orde baru membuat masyarakat harus turut serta. Keturutsertaan masyarakat tidak terlepas dengan adanya berbagai pandangan, baik itu dari kehidupan suatu kelompok maupun individual (seorang).
Dari pandangan itulah masyarakat haruslah pandai memilah yang seharusnya menjadi acuan suata tatanan sistem demokrasi di Indonesia. Pembicaraan demokrasi pastinya akan langsung berhadapan dengan politik tanpa bisa dipungkuri lagi. Karena, sistem demokrasi berkewajiban tanpa adanya perintah dalam menekankan nilai-nilai politik.
Nilai politik ini sangatlah berperan dalam menentukan suatu kebijakan atau struktur dari suatu kelompok atau disebut negara. Tanpa adanya nilai politik tertanam pada demokrasi, tentunya perjalanan demokrasi tidak akan terwujud. Tekanan inilah suatu keharusan bagi personal (seorang) maupun kelompok dari berbagai macam golongan untuk berada di pucuk kepemimpinan di Indonesia.
Namun, berangkat dari nilai tersebut, masih banyaknya kesenjangan antar satu masyarakat dengan lainnya menoreh cacat nilai politik di Indonesia. Ditambah, semakin menjamurnya para penguasa negeri (Indonesia) yang selalu menghalalkan segala cara hanya untuk meraih simpatik dari masyarakat.
Tidak bisa ditolak, jika masyarakat tidak lagi mempercayai atas namanya pemerintah. Pemerintah yang seharusnya menjalankan roda pemerintahan untuk menyalurkan dan mensejahterahkan rakyat tapi berbanding terbalik. Korupsi yang meraja lela hanya untuk mencari ratusan juta, miliar hingga triliunan demi menikmati kemewahan ditengah penderitaan masyarakat.
Akibatnya, kesenjangan politik terhadap penanaman nilai politik dalam demokrasi semakin hilang ditelan bumi. Jika dulunya masyarakat sangat menantikan masa-masa Pemilihan Umum (Pemilu) tetapi saat ini, masyarakat hanya bisa menonton para elit politik saling bersaing dalam sangkarnya sendiri-sendiri.
Masyarakat banyak mengaku bosan dengan janji yang dilontarkan para calon penguasa. Karena tak banyak, bahkan bisa dihitung dengan hari siapa penguasa yang benar-benar pro pada rakyat. Untuk itu, penghapusan kesenjangan nilai politik dalam demokrasi yang mulai menjamur saat ini haruslah diiringi dengan sikap ketegasan dari pemerintah itu sendiri.
Jika pemerintah sendiri lalai maupun tidak dapat menanggulanginya maka otomatis kesenjangan itu akan terus tumbuh ditengah masyarakat. Bahkan, kekhawatiran itu dapat memicunya tak ada lagi semangat perjuangan yang sebenarnya di Indonesia, karena tidak ada lagi masyarakat yang peduli terhadap Pemilu.
Terparahnya, konflik pun akan terus berdatangan seperti yang terjadi saat ini dan pastinya akan membuat pertengkaran besar ditengah masyarakat.
