Reformasi perpajakan berbasis AI adalah salah satu langkah penting untuk mengembangkan ekonomi perkotaan yang lebih adil, efisien, dan mampu mengadaptasi pesatnya kemajuan informasi teknologi. Dengan menggunakan AI, sistem perpajakan dapat lebih efektif dalam mendeteksi dan mengidentifikasi kesalahan atau keadaan perpajakan, serta lebih mudah dalam menghubungkan dengan informasi perpajakan yang terkini.Â
Hal ini akan membantu masyarakat perkotaan dalam pengelolaan pajak, meningkatkan kepuasan dan keadilan dalam beban pajak, serta mengurangi berkelanjutannya proses pajak.
Reformasi perpajakan berbasis AI juga akan membantu penguatan sektor UMKM, yang merupakan pelaku utama perekonomian nasional. Dengan sistem perpajakan yang lebih efisien, UMKM akan lebih mudah dalam mengelola beban pajak dan mengembangkan bisnis mereka. Hal ini akan membantu masyarakat perkotaan dalam pengembangan ekonomi lokal, serta membantu dalam penciptaan iklim investasi dan bisnis yang kompetitif.
Reformasi perpajakan berbasis AI juga akan membantu pengelolaan belanja negara yang lebih efektif. Dengan sistem perpajakan yang lebih efisien, pemerintah dapat lebih mudah dalam mengelola anggaran dan mengelola program bantuan sosial kepada keluarga miskin dan hampir miskin. Hal ini akan membantu penciptaan ekonomi yang semakin tumbuh tinggi secara berkelanjutan di masa depan.
Dalam hal ini, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan (UU HPP) menjadi tongkat estafet yang penting dalam reformasi perpajakan. UU HPP menutup berbagai celah aturan yang masih ada dan mengadaptasi perkembangan baru aktivitas bisnis terkini. Dengan UU HPP, perpajakan dapat lebih efektif dalam mengelola beban pajak dan mengurangi proses pajak secara berkelanjutan. Hal ini akan membantu penciptaan ekonomi yang semakin tumbuh tinggi secara berkelanjutan di masa depan.
Reformasi perpajakan berbasis AI juga akan membantu terciptanya iklim investasi dan bisnis yang kompetitif. Dengan sistem perpajakan yang lebih efisien, investasi akan lebih mudah dalam mengelola beban pajak dan mengembangkan bisnis mereka. Hal ini akan membantu penciptaan ekonomi yang semakin tumbuh tinggi secara berkelanjutan di masa depan.
Pemerintah juga telah menggulirkan agenda pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) untuk mengadaptasi dengan dinamika yang terjadi di masyarakat. Penggunaan teknologi digital juga telah dilakukan dalam pengembangan layanan digitalisasi, seperti skema pelayanan click, call, and counter (3C) yang mulai diperkenalkan secara bertahap tanpa menunggu PSIAP selesai.
Pada saat ini, pemerintah harus mengeluarkan peraturan dan kebijakan yang mendukung reformasi perpajakan berbasis AI. Hal ini akan membantu penciptaan ekonomi yang semakin tumbuh tinggi secara berkelanjutan di masa depan. Dengan reformasi perpajakan berbasis AI, masyarakat perkotaan akan lebih mudah dalam pengelolaan pajak, pengembangan ekonomi lokal, dan penciptaan ekonomi yang semakin tumbuh tinggi secara berkelanjutan ke depan.
