Agar data benar-benar bisa menjadi fondasi pembangunan, ketiga aktor ini perlu saling bersinergi:
        *       OPD serius dalam mencatat dan melaporkan data.
        *       Diskominfo menjaga kualitas dan konsistensi data.
        *       Bappeda menggunakan data secara cerdas untuk menyusun kebijakan.
Karena pembangunan yang baik bukan hanya soal anggaran dan program. Tapi juga soal data---yang jujur, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan.
Sayangnya, dalam praktiknya, ekosistem data di daerah sering berjalan seperti orkestra tanpa konduktor.
OPD sebagai produsen data kadang menganggap urusan data itu cuma formalitas---asal setor laporan, beres. Diskominfo sebagai wali data belum tentu punya cukup kapasitas atau kewenangan untuk memastikan kualitas data lintas sektor.
Dan Bappeda... bisa jadi terkesan  jadi "super body" yang ingin semuanya tersedia, serba cepat, tanpa ingin paham bahwa semua ini harus disertai dengan menyelesaikan masalah data di hulunya.
Akhirnya?
Kita sibuk menyusun rencana besar dengan data yang belum tentu benar.
Data jadi sekadar pelengkap dokumen, bukan alat untuk menyelamatkan arah pembangunan.
