Pada tataran yang lebih maju dalam perspektif mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolah pada dasarnya pihak sekolah maupun orang tua dapat membangun komitmen dan kesepakatan tentang bagaimana mutu penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan bagi siswa harus dibangun.
Secara teoritis mutu sebetulnya sesuatu yang disepakati bersama antara produsen dan konsumen. Pada saat suatu barang/jasa dibeli oleh konsumen maka disanalah terjadi transaksi yang didasari oleh kesanggupan untuk membeli dan minat serta kepuasan konsumen terhadap barang/jasa yang dibelinya.
Dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai suatu layanan jasa maka sekolah berupaya untuk memproduksi suatu jasa layanan pembelajaran tertentu dalam wujud program pendidikan di sekolah yang kemudian ditawarkan kepada siswa/orang tua sebagai pembeli dan pengguna jasa tersebut. Sekolah yang diminati oleh siswa dan orang tua karena dipersepsi dapat memenuhi harapannya sebagai konsumen/pembeli. Adalah hak dan kewenangan setiap sekolah untuk menciptakan beragam program yang dapat memberikan bobot mutu penyelenggaran pendidikan disekolahnya dan menawarkannya/menjualnya kepada siswa. Dan hak siswa pula untuk membeli atau tidak tawaran tersebut.
Dari sisi penawaran jasa layanan akademik, apakah sekolah menawarkan pelayanan pembelajaran yang kemudian dapat menambah dan meningkatkan mutu peroses dan hasil belajar siswa?. Ataukah bobot program nonakademik yang ditawarkan juga dipersepsi dan diposisikan urgen bagi para siswa dan orang tua sehingga perlu ditawakan dan diselenggarakan secara profesional dan mendatangkan kepuasan dan kebanggaan kepada orang tua dan siswa karena program itu telah mendatangkan bobot tertentu dalam kapasitas individu siswa.
Sekolah sebagai lingkungan pembelajaran tetap harus menawarkan beragam program pembelajaran yang variatif sesuai dengan keperluan siswa. Tetapi tentu saja variasi tawaran program layanan pembelajaran ini tidak harus secara merata diberikan kepada setiap siswa melainkan bersifat individual. Misal, mereka yang memerlukan pelayanan latihan renang, karate, dan lainnya, layanilah dan tidak memprogramkannya untuk semua siswa melainkan bersifat pilihan peminatan. Mereka yang membutuhkan pengayaan bidang studi tertentu layanilah dan tidak mewajibkan bagi setiap siswa. Dengan demikian nilai urgensi setiap program sekolah pada dasarnya harus lahir dari urgensi dan kesepakatan pihak sekolah dan siswa/orang tua.
Dalam batas peranan kelembagaan sekolah hanya berkewajiban mengejar standar mutu tertentu dari pelayanan penyelenggaraan pendidikan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk selebihnya tawaran program pembelajaran dan penyelenggaraan yang bermutu harus disepakati dengan pihak siswa/orang tua selaku konsumen.
Secara teori, mutu akan bersifat relatif, setiap sekolah dan setiap siswa/orang tua akan memiliki ukuran kebermutuannya sendiri-sendiri. Sedangkan dalam pespektif pemerintah, mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan ditetapkan berdasarkan standar nasional pendidikan. Standarisasi ini bagi pemerintah penting untuk mengendalikan variasi mutu yang amat variatif agar mencapai ukuran standar yang dianggap kompetitif. Â
Jika perspektif ini yang dipakai, maka pemerintah harus lebih tepat dalam melihat kompleksitas pelayanan pendidikan di sekolah agar tidak terjadi pembonsaian terhadap kehendak dan harapan orang tua/siswa bersama pihak sekolah untuk secara otonom dan profesional dapat menyelenggarakan program-program layanan jasa pendidikan yang lebih berbobot, relefan dengan kebutuan dan kehendak pengembangan diri siswa di sekolah dan menjadi kebanggan tersendiri bagi orang tua.
