Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi permasalahan ekonomi yang semakin kompleks, salah satunya adalah kenaikan harga bahan pokok. Fenomena ini tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi global, tetapi juga oleh kebijakan pemerintah yang kurang efektif serta praktik korupsi yang menghambat distribusi dan stabilitas harga. Kenaikan harga bahan pokok berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang semakin terhimpit oleh biaya hidup yang tinggi.
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan harga bahan pokok di Indonesia serta bagaimana korupsi dan kegagalan kebijakan pemerintah turut memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan teori ekonomi politik, inflasi, korupsi, dan kesejahteraan sosial, artikel ini akan mengungkap bagaimana permasalahan ini dapat diatasi melalui kebijakan yang lebih efektif dan transparan.
Ekonomi Politik
Teori ekonomi politik menjelaskan bagaimana kebijakan ekonomi dipengaruhi oleh kepentingan politik dan aktor-aktor yang terlibat dalam pemerintahan (Acemoglu & Robinson, 2012). Dalam konteks Indonesia, intervensi politik dalam pasar bahan pokok sering kali menyebabkan ketidakseimbangan harga akibat monopoli dan praktik kartel. Pemerintah yang seharusnya berperan dalam menciptakan regulasi yang adil justru sering kali berkolaborasi dengan kelompok kepentingan tertentu demi keuntungan pribadi. Hal ini menyebabkan harga bahan pokok tetap tinggi dan sulit dikendalikan.
Inflasi dan Pasar
Kenaikan harga bahan pokok dapat dikaitkan dengan teori inflasi, di mana peningkatan biaya produksi, fluktuasi nilai tukar, serta ketergantungan pada impor berkontribusi terhadap lonjakan harga (Mankiw, 2020). Selain itu, ketidakefisienan rantai distribusi dan kebijakan subsidi yang tidak tepat sasaran turut memperburuk situasi. Dalam konteks Indonesia, inflasi yang tidak terkendali sering kali berhubungan dengan volatilitas harga komoditas global serta kebijakan ekonomi yang tidak stabil, seperti perubahan mendadak dalam kebijakan impor dan ekspor bahan pangan.
Korupsi dan Kegagalan Pemerintah
Korupsi dalam birokrasi pemerintahan memperburuk pengelolaan sumber daya dan distribusi barang (Rose-Ackerman, 1999). Dana yang seharusnya digunakan untuk stabilisasi harga sering kali diselewengkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, menyebabkan ketimpangan akses terhadap bahan pokok di berbagai daerah. Di Indonesia, banyak kasus yang menunjukkan bagaimana korupsi dalam sektor pangan menyebabkan kelangkaan bahan pokok dan meningkatnya harga secara signifikan. Sebagai contoh, kasus penyalahgunaan dana bantuan sosial yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin justru dikorupsi oleh pejabat yang tidak bertanggung jawab. Juga jangan lupa apa yang terjadi di Pertamina baru-baru ini yaitu korupsi dan mengoplos Pertamax, hasilnya siapa yang dirugikan? Ya kita masyarakat lagi.
Kesejahteraan Sosial dan Ketimpangan
Ketimpangan ekonomi yang semakin melebar akibat kenaikan harga bahan pokok menunjukkan adanya kegagalan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sen, 1999). Tanpa kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin, kenaikan harga bahan pokok akan terus menambah beban ekonomi rakyat kecil. Masyarakat miskin yang sebelumnya sudah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar kini harus menghadapi tekanan ekonomi yang lebih besar akibat harga bahan pokok yang terus meningkat.
