Pemberian tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan salah satu bagian dari ketidak berpihakan pada rakyat, karna disituasi per hari ini  Di tengah sulitnya ekonomi rakyat yang terus mencekik karena berbagai kebutuhan pokok naik, gaji para wakil rakyat yang mencapai lebih dari Puluhan juta bahkan  ratusan juta per bulan tersebut.
Pemerintah mencederai perasaan masyarakat yang harus banting tulang demi bertahan hidup. Anggota DPR mendapat gaji fantastis, tetapi kinerja minimalis, bahkan tidak berpihak kepada kepentingan rakya hal itu fakta dan terjadi.
Sistem kapitalisme di indonesia ini melahirkan kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi. Mereka yang bermodal dan berpotensi menguasai sumber daya bisa memperkaya diri atas segala kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.
Pemerintah tidak menanggung sepenuhnya terhadap rakyat, Dalam bantuan cara bertahan Hidup, Padahal jelas dalam konstitusi, Pelihara fakir Miskin, Sementara itu, rakyat terus-menerus dikejar pajak yang menjadi sumber terbesar pendapatan negara dan Pendapatan Daerah,. Tidak ada tunjangan apa pun untuk rakyat.
Beras, listrik, telepon, bahkan pekerjaan harus rakyat tanggung sendiri. Kalaulah ada bantuan sosial, itu hanya dirasakan sesaat. Sungguh berbanding terbalik dengan tunjangan anggota DPR. Ini sama halnya rakyat menghidupi berbagai kemewahan para wakilnya, tetapi orang yang diwakili justru hanya mendapat ampasnya, yakni kesulitan ekonomi.Â
Cerminan kemuakan dari masyarakat atas terjadinya korupsi yang memprihatinkan betapa tidak, uang negara yang seharusnya dapat di gunakan dan dimanfaatkan untuk kepetingan kemaslahatan rakyat justru di manfaatkan oleh para koruptor demi melanggengkan kekuasaanya dengan cara berkelompok atau bersama sama.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
