Presiden sampai Mendikbud sudah mengingatkan bahwa guru jangan dibebani dengan berbagai administrasi pembelajaran agar lebih fokus dalam mengajar, tetapi sayangnya pada praktiknya guru masih dibebani dengan berbagai administrasi yang bertele-tele.
Jangan sampai administrasi KBM-nya lebih tebal dari buku pelajaran yang diajarkannya yang kadang hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan administratif seperti kegiatan supervisi dan akreditasi.Â
Setelah itu, berbagai administrasi itu hanya menjadi dokumen mati saja. Ibaratnya, membuat RPP nya 2 hari sedangkan mengajarnya hanya 2 JP.
Apakah ada jaminan guru menyampaikan materi persis seperti yang ditulisnya pada RPP? Belum tentu. Cukuplah guru hanya mencatat hal-hal penting yang akan diajarkannya, tidak perlu sampai detil, misalnya dalam bentuk peta konsep (mind map) karena dalam praktiknya bisa saja berubah, sesuai dengan situasi dan kondisi.
Menurut saya, saat ini ada hal yang lebih menantang atau mendesak untuk dilakukan oleh guru dari sekadar mengerjakan administrasi, yaitu membangun karakter atau budi pekerti peserta didik dimana saat ini cenderung semakin mengkhawatirkan.Â
Integrasi nilai-nilai karakter bukan hanya menambah "warna-warni" RPP yang dibuat oleh guru, tetapi bagaimana nilai-nilai tersebut diinternalisasikan kepada para peserta didik.Â
Dan inilah yang banyak terjadi dalam berbagai pelatihan. Guru diminta membuat RPP yang banyak "embel-embelnya" seperti integrasi literasi, PPK, 4C, HOTS, dan sebagainya, tetapi dalam praktiknya di kelas kadang berbeda dengan apa yang tertulis di RPP.
Kembali kepada soal pelatihan guru, pemerintah perlu terus mengembangkan strategi pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan guru, bersifat kontekstual, disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan informasi di era digital dan era revolusi industri 4.0 jangan hanya terfokus kepada pengerjaan lembar kerja yang bertumpuk, kadang bertele-tele dan kadang membosankan itu.
