Berbagai persoalan tersebut tentunya perlu dicari solusinya oleh pemerintah provinsi Jawa Barat, dan peran Dewan Pendidikan sangat diperlukan dalam memberikan saran, masukan, rekomendasi, sekaligus pengawasan dalam implementasi kebijakan pendidikan di Jawa Barat. DPJB perlu menjadi mitra strategis bagi pemerintah provinsi dan para pemangku kepentingan (stakeholder) lainya seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Industri (DUDI) dan sebagainya.
DPJB memang perlu diisi oleh tokoh-tokoh yang peduli sekaligus paham  terhadap kondisi riil pendidikan di Jawa Barat, sehingga bisa memberikan masukan dan saran yang konstruktif, objektif, dan relevan kepada Gubernur dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Jawa Barat.
Semoga Dewan Pendidikan Jawa Barat Masa Jabatan 2018-2023 nanti setelah ditetapkan oleh Gubernur tanggal 31 Desember 2018 aya dan karasa kontribusi dan partisipasinya secara nyata untuk peningkatan mutu pendidikan di Jawa Barat dalam rangka mendukung visi pendidikan Jabar Masagi dan Juara. Wallaahu a'lam.
