Mohon tunggu...
Idham Indraputra
Idham Indraputra Mohon Tunggu...

Hamba Allah

Selanjutnya

Tutup

Humaniora Pilihan

Dialog Islam dan Negara

6 Mei 2019   10:15 Diperbarui: 6 Mei 2019   13:22 0 0 0 Mohon Tunggu...
Dialog Islam dan Negara
forumrajawe1.com

Hubungan Islam dan Negara telah menjadi bagian penting dalam sejarah peradaban umat manusia, dimana hubungan antara keduanya seolah tidak akan pernah ada habisnya. 

Kehadiran Islam selalu ada dimana-mana dalam menawarkan prinsip-prisip dasar tentang etika dan moral, sehingga kehadiran Islam dibutuhkan oleh Negara dalam mencapai tujuannya untuk menyelenggarakan ketentraman, dan menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. 

Namun dalam pengalamannya, hubungan keduanya tidak saja hanya menghadirkan kebahagiaan, tetapi turut pula menghadirkan kesedihan.

Banyak upaya yang telah dilakukan dalam merekonsiliasi keduanya, sebab Islam selalu dihadapkan dengan adanya pertentangan-pertentangan dari aktivitas politik barat, seperti nasionalisme, demokrasi, liberalisme dan lainya. 

Adanya pertentangan ini, Islam justru hadir dalam model-model tertentu yang digantungkan pada tataran metodologis ijtihadnya. Basis inilah yang menjadi kekuatan Islam dapat beradaptasi dengan segala perbedaan dan pertentangannya.

Idealitas Islam dan Realitas Politik Indonesia

Warna-warni ini terangkum pula dalam dinamika perjalanan sejarah negara Indonesia, konfigurasi hubungan keduanya dengan segala pertentangannya sudah dimulai sejak merdeka, dan berlanjut sampai sekarang. Jika dirisalahkan, maka dapat digolongkan dalam tiga periode. 

Pertama, interaksi konfigurasinya diawali dalam hubungan Islam sebagai negara, dimana dalam periode tersebut Islam dikehendaki sebagai agama dan dasar negara. 

Namun, gagasan formalitas Islam sebagai agama dan dasar negara belum dapat menjembatani kepentingan masyarakat non muslim. Sehingga untuk menyatukan kepentingan tersebut, maka lahirlah Pancasila sebagai dasar negara.

Kedua, tranformasi konfigurasinya berlanjut dalam menyikapi pembangunan nasional Indonesia. Dalam periode ini, konfigurasi hubungan Islam dan negara mampu berasimilasi dalam struktur hukum positif untuk membangun kesadaran masyarakatnya. 

Ini didasarkan dengan adanya kenyataan aturan-aturan yang selama ini dikenal dalam hukum Islam telah terserap dalam peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor: 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Instruksi Presiden Nomor: 01 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Keterasingan Politik Islam

Selanjutnya dalam risalah ketiga, interaksi konfigurasinya mempersoalkan hubungan Islam dengan demokrasi dalam sistem negara modern, dan realitas interaksinya sedang berlangsung saat ini. 

Dimulai dengan dihidupkannya kembali partai-partai Islam yang dahulu sempat ditiadakan oleh Rezim Orde Baru dengan alasan stabilitas politik. 

Bertranformasinya kembali partai-partai Islam dalam aktivitas politik diyakini dapat memberikan panduan moral dan bimbingan hubungan manusia dengan khalik, karena semua permasalahan keduniaan termasuk aturan prilaku antar manusia, negara, dan pemerintah diserahkan pada ijtihad dan kesepakatan manusia, atau kelompok-kelompok manusia.

pxhere.com
pxhere.com

Namun keyakinan tersebut belum mendapat kepercayaan oleh masyarakat, terutama dikalangan masyarakat muslim Indonesia. Ini didasarkan dengan adanya kenyataan partai-partai Nasionalis lebih populer dihati masyarakat Indonesia ketimbang partai-partai Islam, sehingga partai-partai Islam hanya dapat menduduki suara minoritas di parlemen Indonesia. 

Hal ini disebabkan karena aktivitas-aktivitas politik Islam yang dijalankan telah dikhianati dengan tidak amanah, dan hanya dimanfaatkan untuk mendapatkan kekuasaan. 

Sehingga interaksinya kemudian berlanjut dengan muncul refleksi kritis yang justru datang dari kalangan masyarakat muslim sendiri.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2