Salah satu prinsip demokrasi menurut Almadudi yang merupakan  "soko guru demokrasi" yaitu pemilihan yang bebas, adil dan jujur. Namun rasanya prinsip tersebut lebih sulit untuk diwujudkan  pada pelaksanaan pilkada Banten tahun ini. Pelaksanaan pilkada yang dipaksakan juga dapat berdampak pada menurunnya partisipasi pemilih.
Padahal partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator kesuksesan penyelenggaraan pilkada. Jika pelaksanaan kampanye secara online atau daring tidak optimal maka akan menimbulkan kemungkinan pemilih rasional akan golput sebab mereka tidak mendapatkan informasi yang cukup untuk menilai paslon yang akan dipilih. Sementara itu pemilih irasional, akan memilih tanpa mengenal paslonnya dengan baik, sehingga sangat rentan untuk terjadinya politik uang.
Kampanye selalu menjadi ritual dalam kontestasi politik. Ritual yang sarat politik uang itu, kini terganggu dengan adanya pandemi. Namun, apakah berarti pilkada 2020 akan membuat paslon lebih irit? Rasanya tidak, bahkan mungkin sepertinya para paslon harus merogoh kocek yang lebih dalam lagi.Â
Di kala pandemi seperti ini, politik uang bisa saja berupa bantuan sosial, APD (Alat Pelindung Diri), atau bahkan alat kesehatan. Ditengah-tengah kemerosotan ekonomi dan segala kekacauan yang terjadi akibat Covid-19, alih-alih mencari latar belakang para  paslon bukankah menyambung hidup menjadi prioritas yang utama?
Berangkat dari itu semua, pelaksanaan pilkada Banten di tengah pandemi Covid-19 yang katanya "sudah setengah jalan" ini tidak akan mampu menghasilkan pilkada yang sehat dan kepala daerah yang berkualitas karena tendensi yang dibangunnya saja  hanya dengan diksi "sudah setengah jalan" artinya pemerintah sudah kepalang basah sehingga apapun itu resikonya tanpa memperhatikan kualitasnya yang terpenting pilkada tetap jalan.
* Penulis merupakan mahasiswi Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
