Komunikasi sebagai Alat Penyalur Kebijakan Pemerintah

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting kewibawaan sebuah negara didapatkan. Dengan pendidikan yang baik pastinya akan melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan kompeten dalam bidangnya. Sehingga kondisi bangsa akan terus mengalami perbaikan dengan adanya para penerus generasi bangsa yang mumpuni dalam berbagai ilmu. 

Ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang dengan pesat seiring berjalannya waktu, kita tidak bisa memungkiri dan menolak bahwa Indonesia juga harus dapat berkembang dan maju seperti negara-negara lainnya. Kemajuan teknologi dan perubahan yang terjadi memberikan kesadaran baru bahwa Indonesia tidak lagi berdiri sendiri. 

Indonesia berada di tengah-tengah dunia yang baru, dunia terbuka sehingga orang bebas membandingkan kehidupan dengan negara lain. Oleh karena itu, kita seharusnya dapat meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang tidak kalah bersaing dengan sumber daya manusia di negara-negara lain. Kita tahu bahwa salah satu faktor majunya suatu negara adalah pendidikan, maka dari itu  pendidikan di Indonesia harus mengalami perkembangan, perbaikan dan peningkatan baik itu dari segi kebijakan maupun dari segi operasional di lapangan.

Dewasa ini, kondisi pendidikan di Indonesia telah membuka mata kita untuk mendalami lebih jauh tentang kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para tetinggi negara. Kebijkan yang dibuat oleh pemerintah sering mengalami banyak pro kontra di masyarakat yang mengakibatkan mutu pendidikan sulit untuk ditingkatkan. Seperti Kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional dengan menggunakan pendekatan educational production function yang tidak konsekuen, adapun Penyelenggaraan pendidikan secara sentralistik dan Jawa sentris. 

Keputusan birokrasi dalam hal ini hampir menyentuh semua aspek sekolah, yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi sekolah tersebut. Akibatnya, sekolah kehilangan kemandirian, motivasi, dan inisiatif untuk mengembangkan lembaganya. Serta Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan masih kurang. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan hanya bersifat dukungan dana. Padahal yang lebih penting adalah partisipasi dalam hal proses pendidikan yang meliputi pengambil keputusan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas.

Masalah yang tadi disebutkan merupakan hal yang harus dibenahi oleh pemerintah kita. Karna jika tidak segera di selesaikan akan menimbulkan masalah masalah baru yang lebih mengganggu sistem pendidikan di Indonesia. Namun sebenarnya yang menjadi masalah mendasar dari pendidikan di Indonesia adalah sistem pendidikan di Indonesia itu sendiri yang menjadikan siswa sebagai objek, sehingga manusia yang dihasilkan dari sistem ini adalah manusia yang hanya siap untuk memenuhi kebutuhan zaman dan bukannya bersikap kritis terhadap zamannya. 

Maka di sinilah dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi segala permasalahan pendidikan di Indonesia. Dan menjadikan masyarakat Indonesia mempunyai kualitas pendidikan yang baik, dan meningkatkan lagi kualitas pendidikan di Indonesia. 

Itulah sebabnya diperlukan komunikasi yang efektif dan kondusif dalam menyampaikan kebijakan pendidikan kepada masyarakat. Komunikasi sangat potensial untuk menjalankan fungsi instrumental sebagai alat mempengaruhi atau membujuk orang lain. Kita dapat menggunakan kelima alat indra untuk mempertinggi daya bujuk pesan yang kita komunikasikan kepada komunikan. 

Nah, dengan meningkatkan keefektifan dalam komunikasi kebijakan pendidikan adalah bentuk usaha pemerintah agar apa yang di kehendaki oleh pemerintah bisa sejalan dengan kondisi sosial di masyarakat. Karna yang lebih sering terjadi adalah kebijakan yang dituntut oleh pemerintah tidak relevan dengan kondisi real yang ada di masyarakat dan sekolah sekolah terpencil di Indonesia. 

Maka dari itu, komunikasi yang terjalin antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan masyarakat hendaknya terjalin dengan harmonis agar kebijakan pemerintah dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat.