Implementasi Perda Kota Malang tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan

 

Pihak-pihak penegak hukum dalam hal ini adalah pihak kepolisian tidak melakukan suatu penertiban terhadap para "pak ogah" yang beroperasi, seperti yang dipaparkan oleh pak Nawi beliau berkata " ...selama ini tidak ada larangan oleh pihak kepolisian, jadi ya lanjut aja mas...".[14]

 

Namun ada sebagian para pengatur jalan yang juga beroperasi salah satunya adalah pak Ngadi beliau mengatakan" saya ini sudah izin ke kepolisian mas, setiap tanggal 10 ada pembinanan di Kantor Kapolsek, dan disana juga dijelaskan bahwa dilarang untuk minta uang ke pengendara, saya juga punya KTA sebagai tanda buktinya."[15]

 

Jadi dalam hal ini aparat penegak hukum kurang bersikap tegas dalam menjalankan tugas, realitasnya mereka tidak melakukan penertiban terhadap para "pak ogah" yang beroperasi secara ilegal dilokasi-lokasi persimpangan jalan.

 

• Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

 

Dalam hal sarana dan fasilitas penegakan hukum disini adalah ada keterkaitan antara pada penegakan hukumnya dengan fasilitas yang digunakan untuk menegakkan hukum, kenyataan di Kota Malang ini sudah ada fasilitas seperti mobil polisi patroli yang biasa digunakan untuk mengontrol keadaan masyarakat juga mengamankan dan menertibkan jika ada yang perlu untuk dilakukan tindakan.

• Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

 

Status pengatur jalan dimata masyarakat adalah suatu hal yang dapat membantu mereka dalam menempuh perjalanan disaat ada kemacetan, masyarakat merasa senang dan merasa dibantu oleh pengatur jalan tersebut pak nawi mengungkapkan "..nggeh remen mas, tiang-tiang badhe nyabrang mpun enten kulo.."[16] Dapat disimpulkan bahwa masyarakat dalam hal ini juga mendukung adanya praktik pengaturan jalan illegal yang berada disekitar persimpangan jalan dengan alasan demikian.