"Sistem Pemerintahan Presidensial dalam Negara Berpenduduk Mayoritas Muslim"

Hal ini bisa dilihat oleh dasar putusan NU, awal 1355/ 9 Juni 1936 tentang pengakuan Indonesia sebagai "Darul Islam", dengan merujuk pada kitab bughyah al-Mustarsyidin, Hasyiyah al-Bujairimy, & Nihayah al-Muhtaj dengan menganalogikan: 

"Setiap tempat atau wilayah yang penduduknya (umat Islam) mampu mencegah terhadap serangan kaafir harbi maka ia menjadi darul Islam"

 Dengan pernyataan ini maka, Indonesia merupakan salah satu darul Islam (Daerah Islam) bukan Daulah Islamiyah (Negara Islam), oleh karenya, sistem pemerintahan Presidensial boleh saja diterapkan meskipun berkependudukan mayoritas muslim.[3] 
   [1] Ahmad Azhar Basyir. Negara dan Pemerintahan dalam Islam, Hal. 65   [2] Afifuddin Muhajir, Fiqh Tata Negara, Yogyakarta, IRCiSoD, 2017

[3] Zaini Rahman, Fiqh Nusantara dan Sistem hukum Nasional, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2016, hlm: 106-107