Artikel bertajuk Oknum BPK Kena OTT, Indonesia Darurat Korupsi? ditulis oleh Ronald Wan menarik banyak perhatian Kompasianer. Satu komentar Kompasianer atas artikel tersebut sangat menarik perhatian pula. Tulisnya, “Saya sih sudah ga percaya BPK sejak ketua nya terdaftar di Panama Papers. Lagi pula kalo BPK kerja nya benar dan jujur, kenapa tingkat korupsi di Indonesia dari dulu semakin meningkat dan baru lumayanan setelah ada KPK. Menurut sy BPK dibubarkan saja krn buat apa duit rakyat dipake utk auditor yg korup juga? Mending pake auditor publik aja. Lebih hemat dan kredible. Ga pusing2x mesti gaji pns BPK.”
Beberapa hal tertangkap dari komentar tersebut, antara lain:
- Komentator bersangkutan tidak percaya kepada BPK (Bandan Pemeriksa Keuangan) sejak ketua BPK (sekarang sudah mantan) terdaftar di Panama Papers;
- Pekerja (mungkin maksudnya adalah sumberdaya manusia) di BPK tidak benar dan jujur;
- Ketidakbenaran dan ketidakjujuran sumber daya manusia BPK meningkatkan jumlah korupsi;
- Jumlah korupsi menurun setelah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) berdiri;
- BPK patut untuk dibubarkan;
- Pejabat dan pegawai BPK dibayar dari duit rakyat;
- Auditor BPK korup;
- Lebih baik menggunakan Auditor Publik (Kantor Akuntan Publik?);
- Menggunakan Auditor Publik lebih hemat;
- Menggunakan Auditor Publik lebih credible;
- Tidak pusing menggaji Aparatur Sipil Negara (dulu PNS) di BPK.
Poin 5 sangat menarik perhatian Penulis. Ketertarikan termaksud mendorong penulisan artikel ini.
Seingat Penulis, dulu, ketika sistem ketatanegaraan Indonesia mengenal istilah lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara, BPK termasuk sebagai lembaga tinggi negara beserta Lembaga Kepresidenan, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPA (Dewan Pertimbangan Agung), dan MA (Mahkamah Agung), sementara lembaga tertinggi adalah MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat).
Pendirian BPK didasarkan pada pasal 23 (5) UUD 1945 yang berbunyi: Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian, pada Amandemen IV UUD 1945, eksistensi BPK dicantumkan dalam bab VIIIA berisikan tiga pasal 23E, 23F, dan 23G, selengkapnya:
BAB VIIIA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Pasal 23 E
(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.
