Menghadapi Polemik Lokasi Kongres, PSSI Kembali Pakai Jurus Ancaman Sanksi FIFA

Jadi dengan demikian, terkait dengan usulan pemindahan lokasi kongres ke Yogyakarta itu seharusnya tidak perlu terlalu dipermasalahkan apa lagi sesungguhnya memang Yogyakarta sebagai roh tempat lahirnya otoritas tertinggi sepak bola Tanah air tersebut. Dengan demikian tentu kalau kongres di Yogyakarta sekaligus nanti bisa dijadikan sebagai momentum perubahan PSSI ke arah yang lebih baik. 

Apalagi Yogyakarta merupakan tempat yang dinilai jauh lebih netral bagi PSSI sendiri untuk melakukan pemilihan Ketua Umum dan pengurus lainya dari pada di Makasar yang bisa menimbulkan prasangka keberpihakan PSSI akan salah satu calon yang kebetulan juga berasal dari Makasar. Apa lagi seperti yang diberitakan sebelumnya Makasar bahkan siap menanggung semua biaya perhelatan kongres tersebut padahal semua itu tentu seharusnya menjadi tanggung jawab PSSI. Dengan demikian tentu menjadi wajar kalau ada pertanyaannya yang nantinya memepertanyakan apa voter boleh membiayai kongres? Bukankah seharusnya menurut statuta FIFA, federasi yang harus membiayai perhelatan tersebut.

Ada benarnya juga apa yang dikatakan Menpora bahwa persoalan tuan rumah ini jangan terlalu dibesar-besarkan yang terpenting adalah kesuksesan dari penyelengaraan kongres tersebut. Namun yang disayangkan tentu adalah saran yang baik dari pemerintah tersebut sepertinya disia-siakan atau bahkan malah disalah artikan oleh PSSI. Bukankah sebaiknya PSSI tidak usah terlalu alergi atau curiga atas saran-saran dari pemerintah, agar tidak terjadi lagi tarik menarik lagi antara Pemerintah dan PSSI. Dan yang juga penting bagi PSSI dalam menangapi persoalan ini tidak perlu mengumbar penolakannya itu ke media karena seperti yang di beritakan Pemerintah pun masih belum menerima jawaban surat dari PSSI. 

Jadi dengan demikian kedepan diharapakn antara PSSI dan Pemerintah tidak terjadi lagi yang namanya pertikaian. Apa lagi PSSI sampai mengatakan bahwa surat kemenpora tersebut merupakan bentuk intervensi langsung yang dilakukan pemerintah dan bisa dikategorikan 'pelanggaran/banned oleh FIFA yang terkesan berlebihan . DISINI  kecuali kalau memang ada bentuk pemaksaan dari pemerintah agar mendukung salah satu calon Ketum tertentu, itu baru mungkin bisa disebut dengan Intervensi pemerintah.

Salam Olah Raga