Mengapa Pemerintah Izinkan Ekspor Pasir Laut?

Sudah 20 tahun, Indonesia tidak pernah mengekspor pasir laut ke negara lain. Perizinan ekspor pasir laut melalui PP nomor 26 tahun 2023 memicu banyak tanggapan dari berbagai pihak. Bukan hanya terkait masalah lingkungan, tapi siapa yang lebih diuntungkan dari ekspor ini.
Diketahui Singapura mengimpor pasir laut untuk mega proyek Pelabuhan Tuas yang direncakan rampung pada 2030. Indonesia sebagai salah satu eksportir mengambil pasir laut yang berasal dari Kepulauan Riau. Mengapa Pemerintah membuka izin ekspor laut? Siapa yang lebih diuntungkan dari keputusan ini?

Cuan Penerimaan Negara 

Peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat menjadi salah satu isi PP Nomor 26 tahun 2023. Diketahui keputusan Menteri KKP No 82/2021 menyebutkan harga pasir laut untuk ekspor sebesar Rp 228.000 per meter kubik. Sedangkan untuk kebutuhan dalam negeri ditetapkan sebesar Rp 188.000 per meter kubik.

Baca juga: Mengapa Diadakan Larangan Ekspor Emas di Indonesia?

Courtesy/KKP via VOA Indonesia 

Cuan bukan berasal dari harga produk tetapi dari biaya dredging sebesar US$ 8 per meter kubik, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 35% dari harga jual pasir laut, ditambah pajak ekspor. PNBP 35% ini termasuk besar dibandingkan batubara yang sebesar 11%.  Melihat tebalnya cuan, wajar jika pemerintah membuka izin ekspor terutama  saat permintaan sudah ada. Selain itu, negara tetangga juga membatasi ekspor pasir laut sehingga Singapura hanya memiliki sedikit opsi. Singapura yang harus mengejar target penyelesaian proyek dan kedekatan lokasi dengan Indonesia (Kepulauan Riau) menguntungkan posisi Indonesia.

Kebutuhan Investasi

Singapura menjadi investor terbesar di Indonesia dengan jumlah investasi menyentuh US$ 10,54 miliar pada 2022. Terdapat 6.796 proyek investasi Singapura di Indonesia. Sebagai negara tetangga, Singapura memberikan investasi terbesar dibandingkan negara lain.

twitter.com/jokowi

Diketahui saat berita ekspor pasir laut sedang ramai, Presiden Jokowi mengajak investor Singapura menanamkan modal di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada ajang Ecosperity Week 2023 di Singapura. Terdapat 300 paket investasi atau senilai USD2,6 miliar di IKN. Penulis melihat aksi izin ekspor laut sebenarnya sebagai pemanis awal karena ada maksud lain dibaliknya.Penulis memandang pemerintah akan memberikan izin ekspor listrik atau LNG sebagai pemanis selanjutnya. IKN membutuhkan dana yang tidak sedikit, kegagalan proyek IKN juga tidak dapat diterima karena sudah dimulai. Menarik investor strategis dengan cara tertentu sudah keharusan yang dilakukan pemerintah.

Jika melihat kembali dari sisi ekonomi PP Nomor 26 Tahun 2023, tertera "ekspor selama kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan peningkatan nilai tambah bagi ekonomi masyarakat", penulis memandang masyarakat lapisan mana yang akan diuntungkan dari peraturan ini. Tentu saja cuan ekspor ini akan menguntungkan bagi beberapa pihak dan tidak jelas kebutuhan dalam negeri seperti apa (seolah banyak reklamasi) di Indonesia. Satu hal yang pasti, posisi Indonesia bisa diuntungkan dan dirugikan dari ekspor pasir laut ini. 

Baca juga: Mengapa PTPN Berambisi Kuasai Pasar Teh dan Gula Nasional?

Mega proyek Pelabuhan Tuas milik Singapura bisa saja menjadi saingan berat bagi Pelabuhan Indonesia dan posisi Indonesia di perdagangan internasional semakin unggul. Di satu sisi  tidak ada jaminan apakah Investor Singapura akan melakukan investasi di IKN meskipun ada beberapa pemanis bagi Singapura. Pemerintah harus menerapkan strategi yang tepat untuk melindungi alam sekaligus menarik investor. 

Meskipun harga jual pasir laut lebih murah dibandingkan negara tetangga (Malaysia dan Vietnam), posisi Indonesia masih sedikit positif. Sumber daya alam selalu menjadi kekuatan ekspor di Indonesia. Siapa yang peduli isu lingkungan, toh ini bukan pertama kali pengusaha Indonesia mengeksploitasi alam untuk keuntungan.