Peran Fiskal dalam Mengatasi Perang Dagang

Oleh karena itu, wajar bila Indonesia meningkatkan defisit anggaran dan mendorong belanja. Chatib berpendapat bahwa tak apa bila defisit anggaran dinaikkan, namun perlu berhati-hati terkait risiko crowding out. 

Defisit anggaran yang lebih besar harus dibiayai melalui Surat Utang Negara atau obligasi. Dikarenakan imbal hasil obligasi lebih menarik dibandingkan bunga deposito, maka terjadi perpindahan tabungan dari perbankan ke obligasi pemerintah yang berdampak terhadap ekspansi kredit di perbankan menjadi terbatas.

Kedua, mengambil sumber dana dari luar negeri. Namun perlu diingat jika pasar obligasi pemerintah didominasi investor asing, ekonomi Indonesia akan rentan terhadap gejolak arus modal. 

Peningkatan defisit anggaran akan meningkatkan defisit transaksi berjalan karena kesenjangan tabungan dan investasi meningkat. Bila kenaikan defisit transaksi berjalan ini sebagian besar dibiayai portofolio, maka setiap terjadi kejutan di luar negeri akan berdampak terhadap nilai rupiah.

Ketiga, diperlukan perbaikan kualitas belanja negara. Perlu dipastikan bahwa belanja yang dikeluarkan dapat memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. 

Basri dan Rahardja (2011) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di luar gaji dan subsidi sebenarnya bersifat kontra-siklus. Artinya jika kualitas belanja diperbaiki dengan mengalokasikan anggaran lebih banyak kepada belanja negara di luar gaji dan subsidi (misalnya belanja modal), maka kebijakan fiskal menjadi kontra-siklus.

Keempat, ketika permintaan telah terjadi maka dunia usaha akan merespons dengan produksi yang meningkat. Agar produksi dapat meningkat, maka dunia usaha diperlukan bunga yang rendah, izin yang mudah, dan berbagai deregulasi ekonomi. Karena itu diharuskan melihat kebijakan ini secara lengkap.

Kelima, dengan kondisi ruang fiskal yang terbatas, maka diperlukan menjaga fiskal agar berkesinambungan dalam jangka menengah dan panjang. Dalam kondisi seperti ini, diperlukan peningkatan penerimaan pajak. Namun tidak mungkin dilakukan dengan cara meningkatkan tarif pajak dan mengejar pembayar pajak yang patuh. Hal tersebut malah membuat perekonomian mengalami kontraksi. 

Oleh karena itu, risalah yang dilakukan Chatib bersama Ben Olken, Mayara Felix dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) dan Rema Hanna dari Harvard, di National Bureau Economic Research (NBER) (2019) dengan cara perbaikan administrasi perpajakan dengan memindahkan pelayanan badan usaha dari kantor pajak reguler ke Kantor Pajak Madya (MTO). Mereka menduga keterbatasan sumber daya di kantor pajak reguler cenderung membuat hanya berfokus pada beberapa wajib pajak dengan potensi yang tinggi. Alhasil, badan usaha yang besar akan menjadi sasarannya. Bila dipindahkan ke MTO, dengan jumlah sumberdaya yang lebih banyak, perlakuan terhadap badan usaha menjadi lebih beragam. Beban pajak tidak hanya "ditanggung" oleh perusahaan besar saja. Akibatnya mereka tetap bisa bertumbuh dan membayar pajak. 

Oleh: Naufal Putra (EP 17) | Departemen Pelatihan dan Pengembangan

Referensi

1. Basri, M. C. (2019, December 5). Retrieved from kompas.id: https://kompas.id/baca/opini/2019/12/05/fiskal-dan-pertumbuhan/
2. BBC News. (2019, April 22). Retrieved from bbc.com: https://www.bbc.com/news/business-47848861