Dokter Layanan Primer lengkapnya. Yaitu sebuah program studi kedokteran yang tingkatannya sama dengan dokter spesialis. Bedanya dokter ini akan ditempatkan di lini pertama kesehatan, baik itu di puskesmas atau klinik. Di tempat dimana langsung berhubungan dengan komunitas masyarakat. Mohamad Nasir, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan, mengatakan bahwa DLP ada untuk menjawab tantangan kesehatan di masa kini yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan primer dan hal ini diajukan oleh Menteri Kesehatan sendiri. Berlandaskan UU Nomor 20 tahun 2013 tentang pendidikan kedokteran1.
Menteri Kesehatan mengatakan 80% masalah kesehatan berada di layanan primer. Pasalnya masih banyak kasus pasien yang sakitnya semakin menjadi karena tidak mendapatkan pelayanan adekuat ketika melakukan pengobatan di layanan primer. Sehingga layanan primer harus diperkuat agar Indonesia Sehat dapat segera terwujud.
Butuh waktu 9 tahun untuk dapat tamat dari program studi ini. Karena sejenjang dengan spesialis. Dokter ini akan dibekali ilmu-ilmu terkait kemasyarakatan juga komunikasi, dimana nanti ketika mereka bekerja diharapkan dapat mengedepankan ilmu pencegahan dan memiliki keahlian dalam pengobatan klinis. Menteri Kesehatan juga berharap bahwa dokter layanan primer ini memiliki ciri the Five Stars Doctors, yaitu dokter mampu berperan sebagai penyedia layanan kesehatan (care provider), pengambil keputusan (decision makers), komunikator yang baik (communicator), pemimpin masyarakat (community leader), dan pengelola manajemen (manager). Diharapkan dengan adanya lima kemampuan tersebut dapat menyelesaikan 80 – 90% masalah kesehatan di layanan primer2.
Perihal DLP ini menimbulkan kontroversial. Baik dari segi biaya, waktu yang cukup lama, lebih baik dialokasikan terhadap penambahan jumlah dokter spesialis karena penyebaran yang belum merata, konflik dengan dokter umum yang memang sudah bekerja di puskesmas dan beberapa hal lainnya.
Kalau tujuan utama dari dokter layanan primer ini adalah kompetensi promosi kesehatan5, pertanyaannya lantas bagaimana dengan professional kesehatan masyarakat? Bukankah itu ranah mereka. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang memang sudah memiliki dasar hukum yang jelas. Kepmenpan no 58/kep/M.PAN/8/2000 tentang jabatan fungsional penyuluh kesehatan. Selain itu, telah diatur oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial No. 66 tahun 2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Kesehatan Masyarakat dan Angka Kreditnya5.
Dilihat dari tujuan akhirnya, ya itu adalah hal yang diinginkan, Indonesia dapat meningkat derajat kesehatannya. Pelayanan kesehatan primer dapat mencegah orang sakit lebih lanjut, sehingga tidak harus dibawa ke dokter spesialis, biaya jadi lebih hemat. Namun, apakah tidak terjadi overlap dengan tenaga kesehatan yang sudah dari awal berkecimpung di bidang tersebut.Â
Sebenarnya, perlu transparasi dan mengkaji masalah lebih jelas dan dalam lagi terkait keadaan di pelayanan kesehatan primer. Sehingga solusi yang dihasilkan tepat dan dapat diterima, baik itu dikalangan akademisi maupun masyarakat awam. Juga perlu diadakan diskusi dengan seluruh pemangku bidang kesehatan, dan pihak pihak terkait lainnya sehingga dapat menjadi lebih objektif.
Dari kacamata saya sebagai mahasiswa, untuk mengatasi masalah yang merupakan pencetus DLP itu dilahirkan, sebenarnya tidak cukup hanya dari segi tenaga kesehatan saja, Banyak yang harus dibenahi, infrastruktur misalnya, bukan pada akhirnya menambah program yang masih perlu dikaji lebih dalam. Pengoptimalan akan lebih baik untuk dilakukan dibandingkan dengan menambah hal baru yang tentu nanti juga akan butuh untuk dioptimalkan. Efektif dan efisien kalau mau berbicara dari segi waktu dan biaya, serta SDM untuk mempersiapkannya.
Dua tahun dari sekarang menuju 2019, sampai dengan DLP itu rampung dipersiapkan, bisa dilakukan dengan pengoptimalan keadaan yang sudah ada. Menyelesaikan masalah masalah yang terjadi di layanan kesehatan primer. Dua tahun memang waktu yang singkat, tapi lebih baik melakukan tindakan yang dapat menghasilkan dampak panjang untuk kedepannya.
Referensi :
- Eva. 2016. Kemristekdikti dan Kemenkes segera buka program studi dokter layanan primer. [accessed on 24 Desember 2016, 03.09 PM]
- Berita Sepuluh. 2016. Dokter layanan primer, mengapa menjadi kontroversial? [accessed on 24 Desember 2016, 04.22 PM]
- FKM UI [accessed on 24 Desember 2016, 04.59 PM]
- Firmanto. 2016. Alasan ribuan dokter demo menolak program DLP. [accessed on 24 Desember 2016, 05.13 PM]
- Siswantara, P. 2016. Dokter layanan primer (DLP) apakah semangat baru [accessed on 25 Desember 2016, 08.03 AM]
