Uday mempertanyakan mengapa pejabat di Pandeglang tidak gesit dalam membangun infrastruktur di daerahnya. Padahal menurutnya, sebagai pemilik wewenang Pemkab Pandeglang memiliki dana APBD yang tinggal dipakai untuk kepentingan masyarakat Pandeglang. Bahkan jika menarik ke belakang, PAD Pandeglang di tahun 2000 lebih besar dibandingkan dengan Pemkab Lebak tetapi pembangunan di Pandeglang terkesan lamban dan dianggap jadi terbelakang.
Aktivis Nalar Pandeglang Ginanjar Hambali lebih luas mengupas tentang ketimpangan-ketimpang tentang pembangunan di Pandeglang yang tidak pernah jadi. Contohnya soal proyek Bandara, swasembada di bidang pertanian, persoalan warganya yang tidak bisa lanjut kejenjang pendidikan tinggi dan sudah barang tentu persoalan pembangunan jalan yang tidak pernah selesai  adalah bukti betapa Pandeglang sedang dalam posisi yang menjengkelkan.
Kondisi ini menjadi ironi karena Pemkab Pandeglang sedang berfokus mengembangkan diri sebagai kota wisata. Nah, Bagaimana mungkin bisa menjadi kota wisata yang sukses jika infrastruktur jalan saja masih belum bisa terselesaikan. Tentu wisatawan akan ogah datang karena syarat seseorang datang ke suatu tempat adalah kenyamanan yang terjaga.
 Hilman Lemri, Lulusan S2 Kebijakan Publik Unpad. Asal Pulosari, Pandeglang.
