[caption caption="Kilang minyak BPM di Balikpapan tahun 1940-an. (sumber: Twitter @Bppn_Doeloe)"][/caption]
Apakah yang kita pikirkan tentang PKI? Pembunuh para jenderal dan mencoba merebut kekuasaan? Mereka yang membantai umat muslim dan melakukan beberapa rangkaian pemberontakan? Musuh dan penyakit masyarakat serta pembawa bahaya laten?
Semua benar. Sehingga ketika Presiden Jokowi berencana meminta maaf kepada keluarga PKI, itu terasa janggal atau menyakitkan. Meski rencana meminta maaf itu juga ditujukan kepada keluarga mereka yang dituduh sebagai PKI di masa lalu, tak mengurangi kadar kejanggalannya. Karena ada batas yang sangat samar antara mereka yang terbukti dan yang dituduh, apalagi menyangkut PKI yang kita anggap musuh bersama.
Tapi, apapun yang anda pikirkan tentang PKI, jangan lupakan kisah kakek saya ini.
KAPTEN DI ANTARA SERIKAT BURUH
Kakek saya adalah satu dari 15 kapten kapal di seluruh Indonesia yang bekerja untuk Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM), perusahaan minyak Belanda yang memiliki konsesi di Balikpapan, Kaltim. Ismail namanya. Saya memanggilnya kai', sebutan kakek dalam Bahasa Banjar. Mengawali kariernya sebagai kelasi tahun 1940-an, ia naik pangkat jadi kapten alias nakhoda kapal barang dan minyak tahun 1950-an. Jabatan yang sangat elit ketika itu.
Sudah jadi kewajiban bagi setiap perusahaan di Eropa untuk membentuk serikat buruh. Akhir tahun 1940-an BPM membentuk serikat buruh pertamanya di Balikpapan bernama Serikat Kaum Buruh Minyak (SKBM). Campur tangan petinggi BPM dalam mengendalikan SKBM sangat tinggi ketika itu. Salah satunya adalah mendorong atau mempromosikan pribumi yang kooperatif terhadap mereka duduk di posisi pengurus SKBM. Etnis juga jadi pertimbangan penting. Kakek hanya jadi anggota biasa. Ia bukan aktivis, hanya seorang pelaut yang hidup bersama angin dan ombak.
Lama-lama SKBM makin elitis dan jadi perpanjangan tangan BPM saja, bukannya memperjuangkan hak-hak buruh. Petinggi SKBM sudah terlanjur nyaman dengan fasilitas dan jabatan tinggi hadiah dari BPM. SKBM dianggap sebatas kumpulan pekerja aristokrat dengan gaya hidup hedonis dan mementingkan etnis tertentu. Ketidakpuasan ini yang menyebabkan banyak buruh BPM mendirikan SKBM 'tandingan' bernama Perserikatan Buruh Minyak (Perbum) di akhir 1950-an. Kakek pindah keanggotaan dari SKBM ke Perbum seperti ribuan karyawan BPM lainnya. Ketika itu baik SKBM dan Perbum tidak berafiliasi dengan partai manapun. Di Perbum kakek juga anggota biasa.
Situasi berubah ketika PKI menggelar kongres Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) di Jakarta awal 1960-an. PKI makin menggencarkan misinya menguasai tani dan buruh. Misi ini sampai ke Balikpapan dimana petinggi Perbum dirayu PKI untuk berafiliasi dengan mereka sebagai sayap parpol. PKI juga menggunakan retorika anti-imperialis untuk memanaskan sentimen Perbum kepada SKBM. Mereka yang masih bergabung dengan SKBM dicap sebagai antek impreialis Belanda.
Tak tunggu lama sampai akhirnya Perbum benar-benar berafiliasi dengan PKI dan gerakannya jadi politis ketimbang memperjuangkan hak buruh seperti hak cuti, jam kerja, kenaikan upah dan tunjangan bahan pokok. Makin diperparah lagi ketika kepengurusan Perbum dikuasai etnis tertentu dan hanya memprioritaskan nasib sesama etnis mereka. Anggota Perbum jadi resah, termasuk kakek.
Di awal 1960-an Partai Nasional Indonesia (PNI) ikut mendirikan serikat buruh di Balikpapan bernama Kaum Buruh Marhaen (KBM). Berdiri juga Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) dan Serikat Buruh Minyak dan Tambang (SERBUMIT). Ayah saya, atau menantu kakek, adalah pengurus KBM dan juga karyawan di BPM. Sebelum 1965, jumlah anggota KBM menjadi nomor dua yang terbesar di Balikpapan setelah Perbum. Nama besar Soekarno di PNI sangat berpengaruh terhadap perkembangan KBM ini. Tapi Perbum memanaskan situasi dengan menyebut KBM sebagai antek kapitalis Amerika, lawan dari negara komunis.
BPM tidak mempermasalahkan karyawannya bergabung dengan serikat manapun. Setiap serikat mewajibkan anggota untuk membayar iuran bulanan serikat yang langsung dipotong lewat gaji bulanan. Potongan iuran ini tercatat rapi di setiap slip gaji karyawan BPM.
