Oleh :
Dr. Ira Alia Maerani, S. H., M. H., Hikmatul Mutiara
Dosen FH Unissula, Mahasiswa PBSI, FKIP Unissula
Hak asasi manusia atau HAM sendiri merupakan hak yang dimiliki setiap manusia dari sejak lahir. Hak asasi manusia berlaku kepada siapapun tanpa membeda bedakan atas ras, keyakinan, dan suku bangsa serta kapanpun dan dimanapun.
Pengertian HAM sendiri perlu dipahami betul oleh setiap orang. Apalagi negara kita sendiri yaitu negara Indonesia yang merupakan negara berdasarkan atas hukum. Salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan hak-hak dasar warga berupa perlindungan HAM.
HAM di Indonesia telat diatur secara tegas pada konstitusi negara yang selanjutnya diatur dalam undang-undang No. 39 tahun 1999. Meski telah ada peraturan perundang undangan tentang HAM, namun persoalan pelanggaran HAM masih saja terjadi dan kurangnya kesadaran dari masyarakat dan perlu ditindak lanjuti tentang penegakan hak dan HAM itu sendiri.
Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum harus pula memandang hukum sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Sebelum amandemen disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaat), keberadaan negara hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam tafsir UUD 1945, yang berarti bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan hanya berdasarkan kekuatan (machtsstaat).). Pasal 1 ayat (3) Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kembali menegaskan hal tersebut, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Menurut ketentuan UUD 1945, negara Indonesia diatur oleh hukum yang berlaku termasuk para penguasa harus menaati hukum yang berlaku.
Jika penegakan hukum dan hak asasi manusia hidup harmonis dan berjalan dengan baik, maka perdamaian akan terwujud bagi semua orang. Dari situ perlu dibentuk sarana utama dalam mewujudkan hak asasi manusia, seperti lembaga peradilan dan lembaga pendukung lainnya.
Sebagaimana dijelaskan oleh Islam, hak untuk hidup, hak milik pribadi dan keadilan.
Yang dimaksud dengan negara adalah negara hukum, yaitu negara yang merumuskan berbagai kebijakan dan tindakan berdasarkan hukum, tanpa ada batasan berdasarkan golongan, status, agama, ras, atau suku bangsa tertentu.
Landasan hak asasi manusia adalah :
1) Landasan langsung pertama adalah sifat manusia.
2) Landasan kedua yang lebih dalam: Tuhan menciptakan manusia, dan dia ingin dia membuat manusia yang dia ciptakan mencapai kesempurnaannya.
Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada hakikat manusia, yaitu hak yang muncul dari keberadaan manusia, merupakan hasil kodrat yang tidak dapat dielakkan dan bersifat universal. Secara umum, hak asasi manusia dapat diartikan sebagai hak yang melekat pada hakikat manusia, tanpa hak asasi seseorang tidak dapat bertahan hidup.
Padahal, menurut UU No. 39 tahun 1999, definisi hak asasi manusia adalah:
"Seperangkat hak yang melekat pada eksistensi dan esensi manusia sebagai Tuhan Yang Mahakuasa adalah anugerah-Nya. Negara, hukum, pemerintah, dan semua orang harus menghormati, memelihara, dan melindungi hak-hak ini untuk menghormati dan melindungi martabat manusia."
Hak asasi manusia yang dijelaskan dalam Islam mencakup tiga unsur, yaitu hak untuk hidup, hak atas milik pribadi, dan hak atas keadilan
1.hak untuk hidup
"Juga tidak membunuh jiwa yang diganggu oleh Allah (bunuh dia), tapi (alasan) harus benar." (Surat Al-an'am: 151)
Dalam tafsir ini, manusia dilarang membunuh orang lain tanpa alasan yang jelas.
2.Hak milik pribadi
“Kalian yang beriman, jangan saling menelan kekayaan dengan cara yang salah, kecuali melalui metode komersial yang sama yang berlaku untuk kalian. Jangan bunuh diri; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An -Nisha: 29)
Interpretasi dari "Quran" yang disebutkan di atas adalah bahwa dilarang untuk mendapatkan properti atau merampas properti orang lain dengan cara yang tidak pantas.
3.Hak atas keadilan
"Dan aku ingin adil diantara kamu" (Sura Assi Shura: 15 tahun)
Tuhan menyuruh manusia untuk setara dengan manusia.
Pada artikel kali ini, kita akan membahas masalah apa saja yang menjadi kendala kurangnya penegakan HAM di Indonesia? Bagaimana Anda membuat pelaksanaan hak asasi manusia berjalan lancar?
Sejak awal, pemerintah menghadapi beberapa kendala dalam pemajuan hak asasi manusia di Indonesia, yaitu:
1.Kondisi sosial dan budaya yang berbeda. Di Indonesia sendiri terdapat banyak budaya, dari Sabang hingga Meruk, dan masih terdapat beberapa perbedaan status sosial.
2.. Kurangnya penyampaian yang adil kepada semua komunitas.
3.Kebijakan yang menimbulkan pro dan kontra sosial. Perbedaan pendapat tersebut semakin menghambat kemajuan hak asasi manusia di Indonesia.
4. Membuat hukum dengan tujuan yang tidak jelas. Biasanya undang-undang dan peraturan diberlakukan untuk benar-benar membuat pelanggaran hak asasi manusia yang ada lebih meluas.
5.. Penegakan hukum yang tidak memadai. Kami masih sering menjumpai hukuman yang tidak sesuai dengan apa yang telah kami lakukan. Faktanya, lembaga hukum harus mengadopsi langkah-langkah hukuman secara tidak memihak dan bijaksana untuk menyesuaikan praktik yang salah.
6.Orang Indonesia tidak memahami pentingnya hak asasi manusia.
7.Lemahnya institusi hukum Indonesia membuat penegakan HAM di Indonesia sulit dilakukan.
Pada saat yang sama, bagaimana memastikan penegakan hukum dan hak asasi manusia dapat terjadi dengan baik?
1.Memperbaiki sistem hukum
Di bawah kesulitan bidang hukum, proposal untuk perubahan dan reformasi konstan di bidang hukum telah melonjak. Hal ini harus dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, ormas, akademisi dan politisi yang semuanya peduli dengan sistem hukum yang ada. Reformasi hukum adalah topik hangat dan harus disambut baik untuk memperbaiki situasi di negara ini. Karena semua orang sepakat bahwa hukum merupakan salah satu faktor penentu negara untuk meningkatkan moralitas sosial dan kepribadian.
Kemerosotan hukum Indonesia disebabkan oleh suatu sistem hukum yang kehilangan arah dan tujuan dalam penyelenggaraannya. Sistem hukum yang harus dan perlu dibenahi adalah struktur, substansi dan budaya hukum, serta infrastruktur.
a.struktur
Strukturnya diibaratkan mesin dengan badan legislatif dan eksekutif seperti Republik Demokratik Rakyat, otoritas eksekutif, legislatif, polisi, jaksa, dan pengadilan. Terkait hal tersebut, perlu adanya penyeleksian aparat penegak hukum secara obyektif dan transparan.
b.Substansi
Substansi adalah hal-hal yang dijalankan dan diproduksi oleh mesin, dibentuk dalam bentuk keputusan dan dekrit. Substansi merupakan aturan baru. Substansi juga mencakup aturan hidup, bukan hanya aturan dalam undang-undang.
c. budaya
Pada saat yang sama, budaya hukum adalah tentang siapa saja atau apa pun yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin dan cara menggunakannya.
2. Meningkatkan kesadaran hukum
Selain persoalan sistem hukum yang harus diperbaiki, kesadaran hukum juga berperan dalam proses penegakan hukum dan hak asasi manusia.
Sebagai negara hukum, Indonesia harus menghormati dan menerapkan prinsip-prinsip negara hukum dalam berbangsa dan bernegara. Namun faktanya masih banyak terjadi diskriminasi di kalangan aparat penegak hukum dalam menjalankan asas negara hukum, yang menyebabkan masyarakat tidak puas dengan kinerja aparat penegak hukum, dan menumpuk. Kekecewaan mendorong masyarakat untuk tetap waspada dalam mewujudkan rasa keadilan di masyarakat.
Salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian serius dalam memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum melalui kinerja aparat penegak hukum adalah bahwa aparat penegak hukum perlu melakukan reformasi perilaku dan etika dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjalankan tugasnya tanpa diskriminasi. Untuk meningkatkan kesadaran hukum, masyarakat juga perlu berbenah, karena kita sebagai warga negara yang baik harus turut serta mengawal kendala-kendala tersebut agar dapat bertindak adil.
