KOTA DEPOKÂ -- Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Dpc Lsm Penjara) Kota Depok, menggelar puncak peringatan hari jadi LSM PENJARA ke-10, Kamis, (27/9/2018). Acara ini dilaksanakan di Sekretariat Dpc Lsm Penjara Kota Depok jalan Margonda Raya No 48B, Kota Depok Jawa Barat.
Dari pantauan, Acara berlangsung semarak dan sederhana. Adapun momentum lahirnya Lsm Penjara ini ditandai dengan pemotongan tumpeng. Selain itu pula, acara tersebut di warnai dengan kegiatan bakti sosial dengan memberikan santunan kepada anak yatim piatu. Tak hanya itu, Dpc Lsm Penjara Kota Depok juga menggelar pengajian sebagai wujud syukur di Hari jadi Lsm Penjara ini.
"Kami menyadari keberadaan Lsm Penjara ini tidak dapat dipisahkan dengan lingkungannya. Karena Lsm Penjara harus tumbuh dan berkembang secara harmonis bersama lingkungan," kata Rudolf saat dimintai keterengan di sela-sela kegiatan.
Oleh karena itu, Rudolf berharap di hari jadinya ini Lsm Penjara tetap selalu hadir di tengah-tengah masyarakat membawa manfaat, dan Rudolf pun mengajak kawan kawan Lsm Penjara di setiap Daerah selalu menjadi garda terdepan membela hak-hak masyarakat dan berkomitmen membantu pemerintah dalam menjaga kondusifitas bangsa.
"Semoga Lsm Penjara ini semakin jaya dan sukses, kami siap kerja sama dalam hal apapun untuk menjadikan mitra dan juga siap menerima inspirasi dan menyampaikan segala permasalahan kepada yang bersangkutan," pungkasnya.
"Lsm Penjara merupakan kelompok masyarakat yang telah eksis berpartisipasi mendukung penuh program pemerintah dalam keinginannya yang kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari segala penyimpangan Hukum dan KKN," tegas pria yang juga menjabat sebagai Plt Sekretaris Jendral DPP Lsm Penjara ini.
Dengan demikian, Tonny mengajak semua jajaran Lsm Penjara untuk membangun kepercayaan pada segenap lapisan masyarakat, Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif, serta mengkritisi dan mengawasi kinerja Aparatur Pemerintahan, baik mengenai aktifitas, kebijakan maupun pelaksanaan anggaran perbelanjaan Daerah dan Nasional (APBD & APBN), yang disinyalir dilaksanakan tidak sesuai aturan yang berlaku.
"Hal ini dilakukan dengan penuh kesadaran dalam rangka berpartisipasi memberikan penjelasan pada masyarakat bahwa keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat perlu dimaknai sebagai Mitra Pemerintah,sehingga rasa memiliki baik dalam pelaksanaan, tujuan dan hasil pembangunan adalah milik seluruh masyarakat Indonesia, serta ikut memelihara ketertiban umum yang menjadi tanggung jawab bersama, karenanya diharapkan semua pihak tanpa terkecuali wajib tunduk terhadap hukum dan peraturan," pungkas pria yang akrap disa Tossu ini.
Pewarta|Hielman A Rachman, S. Pd.