Bawaslu yang diinginkan bukan hanya sekedar  mengawasi administrasi Pemilu, mengawasi kinerja KPU, memastikan tahapan berjalan sesuai ketentuan dan ikut memelototi daftar pemiih dan sengketa proses. Bahwa itu adalah bagian tugas yang diberikan oleh UU tetapi praktiknya menjadi monoton dan formalistik padahal secara filosofis dan substansi pengawasan peran-peran itu tidak monoton tapi untuk penguatan bangkitnya semangat moral publik untuk berpartispasi luas dan aktif agar Pemilu dan Pilkada berlangsung secara LUBER dan JURDIL.
4). Dari aspek partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 sangat tinggi secara kuantitas melampaui target rata-rata nasional. Kalau ini yang menjadi tolak ukur maka Pemilu masa orde baru secara statistik melampaui partisipasi pemilih pada Pemilu di era reformasi saat ini. Karena partispasi tinggi secara kuantitatif tetapi rendah dari aspek kualitatif disebabkan begitu minimnya ruang pemilih kita dalam diskursus publik. Yaitu, preferensi pemilih tak terlalu peduli dalam memilih partai/caleg/capres/cakada. Mereka cenderung pragmatis dan tak memerhatikan dengan baik apa agenda politik yang dijanjikan serta tak ada kebutuhan untuk mengetahui rekam jejak siapa yg dipilihnya.
5). Terkait Penyelenggara Pemilu pada periode ini salah satu penyumbang defisit demokrasi juga akibat prilaku menyimpang yang merupakan suatu pengalaman buruk seperti kasus suap WS Komisioner KPU RI yang di tangkap dalam operasi OTT KPK karena mentransaksikan PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 dari salah satu Parpol. Selain itu DKPP memberikan sanksi pemberhentian tetap salah dari anggota KPU RI, Pencopotan jabatan Ketua KPU RI maupun Kordiv-Kordiv dalam tubuh KPU. Pun ditingkat bawah baik KPU maupun Bawaslu juga terjadi hal yang sama dapat digali informasi pada sistim informasi putusan DKPP yang memberikan sanksi karena modus pelanggaran yang kerap terjadi adalah soal moralitas, perlakuan curang seperti menambah atau mengurangi perolehan suara, perlakuan tidak adil, menerima suap, dan lain-lain.
6). Terkait soal Rekruitmen Penyelenggara Pemilu 2024 harus dilakukan secara terukur, transparan, mengurangi pengaruh politik identitas soal penjatahan ormas-ormas tertentu tetapi prioritas aspek kemampuan, integritas, kapasitas, pemgalaman dan tentu rekam jejak yang baik. Tim seleksi (Timsel) yang kapabel dan kompoten serta persyaratan seleksi dengan standar khusus agar tidak disamakan dengan syarat menjadi pegawai negeri secara umum untuk mencari pekerjaan karena menjadi penyelenggara pemilu adalah pengabdian terhadap bangsa dan negara.
7). Terkait aspirasi Ketua KPU memperpanjang jabatan KPU didaerah dengan dasar kekhawatiran terganggunya tahapan krusial jelang Pemilu 2024 adalah hal yang inkonstitusional, karena aturan limitasi satu periode masa jabatan KPU adalah 5 (lima) tahun telah dikunci dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dapat diperpanjang apabila dilakukan revisi terhadap UU Pemilu atau Perppu ketika Presiden menganggap adanya hal ikhwal kegentingan yang memaksa.Â
Tetapi fakta selama ini telah dipraktikan selama lima kali Pemilu di era reformasi pergantian komisioner KPU baik ditengah jalan maupun keadaan normal tidak mengganggu tahapan Pemilu maupun Pilkada yang sedang berjalan karena telah terbangun sistem, tatakelola dan kelembagaan KPU dalam manajemen kepemiluan. Karena pergantian orang (komisioner) adalah sesuatu yang biasa yang tidak mempengaruhi secara signifikan baik kelembagaan KPU maupun tahapan Pemilu yang berjalan.
8). Sebagai penutup maka sembari dilakukan pembenahan "Rekruitmen Penyelenggara Pemilu" dan menjawab tantangan "Defisitnya Demokrasi" saat ini, maka diperlukan sangat banyak kekuatan "Pembela Demokrasi"' agar zona nyaman para elite politik harus terus diganggu. Tanpa itu, para elit akan berdiam dan berpikir bahwa masyarakat tak ada yang bergerak protes maupun interupsi.
Dari diskusi KIPP dan AIPI diatas masih banyak yang belum terangkum dari dinamisnya suasana diskusi dengan waktu yang sangat terbatas, akan tetapi bangunan komitmen akan terus berlanjut dalam konsolidasi masyarakat sipil untuk Demokrasi Indonesia yang berkeadilan dan bermartabat.
Penulis adalah Ketua Presidium JaDI Sultra
