Mohon tunggu...
Achmad Nur Hidayat
Achmad Nur Hidayat Mohon Tunggu... Konsultan - Pakar Kebijakan Publik

Achmad Nur Hidayat (Born in Jakarta) previously earned Master Public Policy on Economic Policies from Lee Kuan Yew School of Public Policy National University of Singapore (NUS) and from Tsinghua University, Beijing China in 2009. He had an executive education from Harvard Kennedy School of Government, Boston-USA in 2012. He is currently assisting and providing recommendation for both the Supervisory Board of Central Bank of Indonesia and Government of Indonesia in the effort to increase sustainable economic growth, maintain the financial system stability and reinvent human resources capacities in line with technological disruption. He was Chairman of Student Boards (Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia) University of Indonesia.

Selanjutnya

Tutup

Money Pilihan

Obat Resesi: Memperkuat BUMN sebagai Penggerak Ekonomi

2 Agustus 2020   16:44 Diperbarui: 2 Agustus 2020   16:47 199
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Gedung BUMN | diolah dari idxchannel.com

Sebagai contoh dalam prakik program PEN melalui bank jangkar. Pelibatan Himbara tersebut karena negara percaya bahwa bank BUMN dapat merampungkan urusan internalnya sekaligus di waktu yang sama mengatasi persoalan-persoalan keuangan di sektor-sektor produktif (pertanian, perkebunan, jasa, perdagangan, dan perindustrian). 

Bagaimana jadinya bila bank BUMN ternyata memiliki masalah yang kronis pada internalnya. Dana penempatan PEN sebesar Rp30 tiliun ternyata habis untuk mengatasi masalah internal mereka tersebut.

Begitu juga dengan program subsidi bunga, Pemerintah ingin agar perusahaan-perusahaan BUMN di bidang keuangan dapat menjadi katalis menjaga agar para debitor mikro dan kecil bisa bertahan. 

Namun bila program tersebut ternyata untuk menyelamatkan pengusaha besar yang sudah bermasalah sebelum covid19 ada, bukan para UMKM maka reputasi BUMN keuangan akan rusak dan maksud PEN untuk penyelamat ekonomi tidak akan tercapai.

Jelas, Resiko reputasi dapat menjadi persoalan di kemudian hari. Bila ternyata persepsi publik salah bahwa program PEN diemban oleh BUMN bersih dan sehat ternyata BUMN tersebut sakit dan rusak maka program PEN tidak akan menyelematkan pemulihan ekonomi nasional malah menambah terpuruk ekonomi bangsa.

Begitu juga dengan program subsidi bunga, bila program tersebut ternyata untuk menyelamatkan pengusaha besar  yang sudah bermasalah sebelum covid19 ada dan bukan para UMKM maka program PEN akan sia-sia.

RESIKO KONFLIK KEPENTINGAN BUMN

Pekerja PHK Dan Menjeritnya Pengusaha non BUMN . Pandemi Covid-19 ini telah membuat sejumlah pengusaha swasta terpaksa gulung tikar dan menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut KADIN, Pekerja yang Kena PHK dan dirumahkan sudah tembus 6 Juta orang. Apa yang harus dilakukan program PEN untuk membantu mereka yang di-PHK?

Komite Covid19 dan PEN mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi (27 Juli 2020) untuk memberikan kredit kepada pegawai yang menjadi korban PHK dan UMKM bersifat rumahan. Mereka akan diberikan bunga rendah agar dapat berusaha di tatanan keluarga. Penyalurannya akan melibatkan Bank BUMN tentunya. 

PHK tidak hanya terjadi pada perusahaan swasta namun ternyata terjadi juga pada BUMN. Ada 9 (sembilan) BUMN setidaknya telah melakukan PHK dan merumahkan 3.225 karyawan sejak Februari hingga Juli 2020. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun