Hubungan Hukum Antara Hukum Tata Negara Dengan Disiplin Ilmu Lain Serta Sumber Hukum Tata Negara

PENGERTIAN HUKUM TATA NEGARA

Hukum Tata Negara merupakan salah satu cabang hukum yang mempunyai hubungan erat dengan politik. Karena disebabkan cabang hukum ini antara lain mengatur materi materi yang berkenan dengan kekuasaan seperti antara lain jabatan Presiden dan Wakil Presiden, jabatan Dewan Perwakilan Rakyat, dan jabatan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

HUBUNGAN HUKUM TATA NEGARA DENGAN ILMU LAINNYA

Hubungan Hukum Tata Negara dengain ilmu lainnya itu ada terutama dengan ilmu politik dan ilmu negara. Ilmu negara menurut George Jellinek adalah ilmu tentang organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu. Sedangkan Hoetink mengatakan bahwa ilmu politik adalah semacam sosiologi dari negara. Ilmu negara dan hukum tata negara menyelidiki kerangka yuridis dari negara sedangkan ilmu politik menyelidiki bagiannya yang ada disekitar kerangka itu.

SUMBER SUMBER HUKUM TATA NEGARA

Sumber sumber hukum tata negara tidak terlepas dari pengertian sumber hukum menurut pandangan ilmu hukum pada umumnya. Dalam pada itu kita juga mengenal berbagai macam sumber hukum seperti sumber hukum dalam arti materilal (welborn), sumber hukum dalam arti formal (kenborn) dan sumber hukum dasar nasional. Yang dimaksud sumber hukum material adalah sumber hukum atas dasar nasional atau faktor yang membantu pembentukan hukum. Kemudian yang dimaksud sumber hukum dalam arti formal diartikan sebagai sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum meliputi sumber tertulis dan tidak tertulis, adapaun sumber hukum dalam arti formal disebutkan dalam Pasal 7, Ayat 1, UU No 10 Tahun 2004 yang terdiri dari:

• Undang Undang Dasar (Konstitusi) 1945
• Undang Undang dan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang Undang
• Peraturan Pemerintah
• Keputusan Presiden
• Peraturan Daerah
• 
  
• Referensi buku:            
• 1. Hukum Tata Negara Indonesia. Pemikiran dan Pandangan (Prof.  Dr. HRT. Sri Soemantri M., SH.)
• 2. Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi (Dr. Ni'Matul Huda, S.H., M.Hum