Peta komposisi jumlah kursi DPR dari partai koalisi pemerintah yang mendominasi 60 persen kursi di DPR, menjadi keuntungan bagi Komjen Listyo Sigit Prabowo untuk melanggeng mulus melewati uji kelayakan dan kepatutan dan disetujui oleh DPR.
Dalam setiap kebijakan atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, partai koalisi pemerintah di DPR sangat solid untuk memberikan dukungan.
Hal ini terlihat dari ditetapkan nya sejumlah undang-undang inisiatif dari pemerintah. Masih ingat dikepala kita ketika pemerintah mengajukan revisi undang-undang KPK, yang mendapat penolakan dari lembaga anti korupsi dan sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa, namun tetap dengan mudah mendapat persetujuan dari DPR dan ditetapkan menjadi undang-undang baru tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dan terakhir yang paling menyedot perhatian adalah undang-undang omnibus law cipta kerja yang juga mendapat penolakan dari elemen buruh dan serikat buruh. Yang kita tahu bahwa RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini adalah inisiatif dari pemerintah.
Pembahasan yang tidak terlalu lama, akhirnya pemerintah dan DPR menyepakati untuk dijadikan menjadi Undang-undang. Walalupun dinamika di parlemen pasti diwarnai oleh adanya penolakan dari partai oposisi.
Partai Demokrat, PKS, PAN adalah partai oposisi yang menolak proses pembahasan dan pengesahan RUU KPK dan RUU Cipta Kerja. Namun ini adalah sesuatu yang wajar dalam iklim demokrasi.
Dukungan-dukungan yang diberikan oleh partai koalisi dalam setiap kebijakan dan peraturan yang diambil dan diajukan oleh pemerintah menjadi gambaran yang sama dalam hal pemilihan calon kapolri baru.
Setidaknya, zona aman dukungan dari DPR sudah didapat oleh Komjen Listyo Sigit Prabowo untuk disetujui menjadi Kapolri yang baru.
Peta dukungan di DPR yang hampir pasti menyetujui Kabareskrim ini sebagai kapolri baru tidaklah dirasa cukup. dukungan tambahan dari partai diluar pendukung pemerintah sangat diperlukan oleh komjen Listyo Sigit Prabowo.
Hari ini tanggal 19 Januari, Komjen Listyo Sigit Prabowo bersilaturahmi ke kantor DPP Partai Demokrat untuk bertemu Agus Harimurti Yudoyono (AHY) selaku ketua umum partai demokrat. Kita tahu bahwa partai demokrat adalah partai oposisi atau partai diluar pendukung pemerintah.
Dalam unggahannya di twitter, AHY menyampaikan harapan agar nanti jika terpilih, dibawah kepemimpinan beliau, Polri dapat semakin aktif dalam menegakkan hukum yang independen, netral dan imparsial.
