Mohon tunggu...
Heru Subagia
Heru Subagia Mohon Tunggu... Relawan - Aktivis Kegiatan UMKM ,Relawan Sosial dan Politik

Menulis adalah media ekspresi tampa batas,eksplorasi dan eksploitasi imajiner yang membahagiakan . Menulis harus tetap bertangung jawap secara individu dan di muka umum. . Hobi menulis disela -sela kesibukan menjaga toko ,mengurus bisnis ,berkegiatan di umkm dan politik dan bisnis. Lingkungan hidup juga menjadi topik utana bagi penulis untuk advokasi publik berkaitan isu isu penyelamatan dan pelestarian alam . Mari kita gemar menulis , mendobrok tradisi ,menambah literasi dan menggugat zona nyaman berbagai kehidupan .

Selanjutnya

Tutup

Politik

Jika Megawati Gagal Umumkan Nama Capres, Apa Kata Dunia?

9 Januari 2023   16:05 Diperbarui: 9 Januari 2023   19:54 366
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengeluarkan permohonan maaf jika banyak Ketua Partai tidak diundang dalam acara Harlah PDIP yang ke-50,10 Januari 2023( Detik.09/10/2023). Informasi tersebut menimbulkan banyak dugaan dan tafsiran miring jika acara Harlah tidak akan banyak kejutan politik. PDIP bisa diasumsikan tidak butuh partai lain.Benar juga,PDIP bisa sombong karena hanya partai moncong putih ini yang bisa  mencapreskan sendirian tampa koalisi.

Menjelang satu hari pelaksanaan Harlah PDIP informasi akurat siapa yang akan dipublikasikan betul-betul menjadi rahasia tingkat dewa(super secret).Padahal elite PDIP mengumbar janji bahwa rekomendasi capres 2024 akan dirilis bersamaan dengan Harlah PDIP. Artinya tinggal hitungan jam ke depan harusnya nama capres sudah ada bocoran atau informasi akurat nama capres yang direkomendasikan.

Konflik Kepentingan

Rapatnya informasi pencapresan 2024 oleh PDIP semakin menambah liar prasangka-prasangka negatif ,sebenarnya apa yang sedang diinternal elite PDIP sehingga sangat sulit untuk mengakses atau mendapatkan informasi siapa sebenarnya yang akan diusung di Pilpres 2024.

Prasangka miring ditujukan ke elite PDIP salah satunya menuduh jika PDIP belum siap dan sepertinya akan menunda pengumuman nama  capres yang akan diusung. Elite PDIP masih banyak pertimbangan dan persoalan yang belum bisa dituntaskan dalam waktu mendesak dan padat agenda. Ini menunjukkan bahwa pencapresan 2024 ditubuh PDIP sedang galau total dan terjadinya konflik kepentingan sengit diantara faksi tubuh PDIP.

Beberapa persoalan panas yang dituduh masih stagnan dan berjalan alot ,siapa yang paling tepat diusung sebagai capres, dari partai atau golongan mana wakil  capresnya, siapa yang akan membiayai pencapresan, sejauh mana nama capres tertentu berdedikasi terhadap ideologi partai, dan terakhir bagaimana trah Soekarno bisa diselamatkan dan diwariskan dalam generasi berikutnya.

Megawati Nyapres

Mendadak ada wacana jika PDIP akan kembali mengusung Megawati Soekarno Putri sebagai nama yang akan dicapresakan oleh PDIP. Padahal selama ini nama Megawati kosong alias zonk di bursa capres nasional. Tidak ada satu pun lembaga survei politik yang mencantumkan daftar Megawati sebagai calon Presiden 2024.Jadi ,informasi besaran elektabilitas Megawati tidak terdeteksi atau tidak diketahui.

Naiknya  Megawati sebagai Capres, dan Jika isu ini benar, berarti Megawati mengangkat dan mengusulkan dirinya menjadi capres dari PDIP. Megawati secara otomatis memberikan mandat dan kuasa atas nama partai sebagai utusan partai yang akan diusung dari PDIP sebagai Capres 2024.Inilah mekanisme unik internal PDIP dimana telah terjadi pengusungan nama capres dilakukan oleh Ketua Umum sendiri. Munculnya nama Megawati sebagai capres diisukan menjadi benteng bagi perpecahan kader, simpatisan dan elite politik PDIP akibat rivalitas sengit nama capres Ganjar Pranowo dan Puan Maharani.

Hak Prerogatif sebagai Ketua Umum PDIP menjadi landasan hukum untuk mengeluarkan mandat atau perintah pencapresan dan secara kebetulan nama capres tersebut adalah dirinya,ketum partai. Mekanisme inilah yang mereduksi nilai demokrasi diinternal PDIP. 

Kader dan pengurus partai tidak bisa serta merta berceloteh dan bernyanyi mengajukan atau mewacanakan nama capres tertentu. Risalah tersebut menjadi tradisi partai bahwa hanya Ketum Partai yang menentukan capres secara penuh dan mutlak. Kader dan pengurus partai dilarang membangkang,jika melanggar langsung mendapatkan sanksi keras.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun