Tulisan ini terkait dengan Tulisan saya sebelumnya di Kompasiana Politik Tidak Jahat.
Legislatif & Eksekutif. Beetwen Planning & Politics.
Politik amat penting karena hanya politik ilmu yang hakekatnya tak terbatas sangat sosial diperani banyak pikiran majemuk banyak orang.
Perencanaan tidak sosial karena diperankan kelompok atau satu pemikiran terbatas. Politik amat krusial alat mewujudkan wadah interaksi sosial masyarakat luas.
Kekurangan politik yaitu karena sifatnya yang amat variatif aspiratif berkelok-kelok melilit banyak kemajemukan, butuh amat banyak sumberdaya seperti waktu, tenaga, pikiran dan biaya.
Maka cara politik saja tak akan dapat mencapai tujuan.
Mengapa demikian?.
Bawaan politik yang amat sosial membawa peran tawar menawar koordinasi pendekatan akomodasi unjuk aspirasi polemik pergumulan konsep ideologi dan lain-lain tanpa hentinya karena bawaan sifat interaksi luas politik. Untuk menjalankan negara cuma pakai politik murni maka amat jauh jalan mencapai target pembangunan.
Perencanaan harus dilakukan untuk mencapai target. Namun kekurangan perencanaan itu minim sosialnya. Tapi bila cuma pakai politik saja maka kegiatan interaksi majemuk banyak orang ini akan sulit diarahkan untuk mencapai target. Bayangkan saja setiap orang menyampaikan targetnya masing masing yang harus dilayani satu persatu.
Between Planning & Politics.
Maka jurang antara keduanya dijembatani dengan alat Analisa Kebijakan. DPR legislatif terdiri dari ragam perwakilan umat rakyat menjadi wadah interaksi mewakili umat suatu negara. Semua warna kepentingan umat diserap digodok diolah dibentuk dan seterusnya menjadi kategori prioritas yang akan diajukan kepada eksekutif atau aparatur sipil pelaksana. Persiapan analisa kebijakan itu mencakup proses DPR bersama Pemerintah mengagendakan banyak tahap rapat sidang dan lain-lain. Semuanya itu untuk mengawinkan politik dan perencanaan.
Apakah yang dikawinkan itu?
Melalui analisis kebijakan maka Pemerintah Menyusun Rencana dari Jangka Panjang, Menengah dan Jangka Pendek. Dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah melakukan kalkulasi target-target yang dapat di capai oleh suatu negara melalui perencanaan tersebut di atas.
Rancangan perencanaan itu wajib disampaikan kepada DPR yang menganalisisnya untuk di olah lagi agar isinya juga sinkron dengan apa yang diinginkan rakyat atau tujuan politik yang sosial itu. Karena itu amat diperlukan adanya DPR atau Parlemen itu agar perencanaan yang di buat pemerintah tadi tidak menjadi otoriter seperti sifat perencanaan yang kaku cetak biru non sosial seperti diuraikan tersebut di aras tadi.
Nantinya pada saat rencana sudah disepakati, maka fungsi kontrol pengendalian legislator amat penting agar rencana tidak keluar dari pakem yang telah disepakati dalam bentuk beragam Unang-Undang, Paraturan / legislasi, prosedur sampai petunjuk pelaksanaan teknis dan lain-lain operasionalnya secara nyata dilapangan.
Semua pelaksanaan rencana itu memang secara kodrat atau takdirnya haruslah dilakukan oleh pemerintah / eksekutif, sesuai dengan pakem dasar dari esensi berdirinya suatu negara.
Daripada semua itu, maka negara yang konstruktif dan harmonis akan menampilkan kedisiplinan tinggi legislator dan eksekutornya, dimana akan amat minim intervensi antara satu dengan lainnya dalam menegakkan rencana yang telah di buat bersama agar taget tercapai akurat.
Maka dana apresiasi legislator atau memasukkan anggaran pos untuk legislator bagi kegiatan pembangunan jangan sampai muncul dalam rantai penyelenggaraan pemerintahan, karena pasti akan tumpang tindih mengacaukan jalannya pelaksanaan rencana pembangunan yang merupakan komitmen bernegara.
