Munculnya Program Bansos 40 Miliar Jadi Sorotan di Lombok Timur

Polemik program Bantuan Sosial (Bansos) yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur terus bergulir. Bansos tersebut menyedot anggaran dari APBD Lombok Timur 2025 sekitar Rp 40 miliar.  Sejumlah pihak baik dari DPRD, aktivis, hingga pengamat menyayangkan diterbitkannya program tersebut. Anggota DPRD Lombok Timur dari PDI Perjuangan Ahmad Amrullah kembali angkat bicara terkait program tersebut.

Sebagai orang pertama yang mengkritisi kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Haerul Warisin-Edwin Hadiwijaya itu mengungkap kronologis munculnya program bansos Rp 40 miliar tersebut di APBD 2025.

Tahapan pembahasan R-APBD 2025 dilakukan tak lama usai Pilkada Serentak 2025. Dalam dinamika pembahasan di DPRD, saat itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) yang diwakili Pj Sekda Haji Hasni menuturkan adanya permintaan bupati-wakil bupati terpilih (saat itu belum dilantik) untuk melakukan sinkronisasi (penyelarasan) di APBD 2025.
Prosesnya dinilai bimsalabim, sedangkan  paripurna pengesahan mau dilaksakan. Beberapa menit sebelum paripurna pengesahan APBD dimulai, baru disampaikan sama Pj Sekda di luar ruang rapat paripurna. Ini kan secara proses tidak visioner. Satu program itu mesti dikaji panjang manfaat dan mudaratnya. Tidak boleh 'ujug-ujug' asal mau saja.
Selanjutnya disinggung juga pernyataan Ketua DPRD Lombok Timur Muhammad Yusri yang menyebutkan bahwa pihaknya di PDI Perjuangan ikut membahas program tersebut di APBD 2025.

"Coba diingat-ingat, pandangan umum fraksi kami membahas APBD secara umum, secara utuh sesuai dengan pembahasan berjenjang. Kan program bansos ini diusulkan di last minute menjelang penetapan APBD, bagaimana kami mau memberikan pandangan," ujar Amrullah.

Jangan berupaya mengelabui publik dengan statemen yang seperti itu. Pihaknya mengikuti rapat paripurna, tetapi bukan dalam konteks menyetujui anggaran Rp 40 miliar. Di R-APBD. Selanjutnya juga disinggung ihwal permintaan sinkronisasi APBD 2025. Padahal saat itu, Iron-Edwin baru ditetapkan sebagai pemenang Pilkada oleh KPU, tetapi belum dilantik. Amrullah mempertanyakan legal standing TAPD mengafirmasi keinginan dari Iron-Edwin.

"Kalau mau fair, saat APBD dibahas kan pemerintah daerah masih dipimpin oleh Pj Bupati. Bukan oleh Iron-Edwin. Saat itu Iron-Edwin baru ditetapkan sebagai pemenang, belum dilantik. Apa kewenangannya memerintah eksekutif dan legislatif? Kan tidak boleh begitu. Secara aturan, ini kan keliru juga," jelas Amrullah.

Sikapnya di DPRD Lombok Timur dari PDI Perjuangan sesuai dengam Surat Nota Keberatan yang telah disampaikan beberapa waktu yang lalu.

Baginya silakan mau dilanjutkan program ini, yang terpenting Fraksi PDIP tidak ikut bertanggung jawab didalam program sembako ini, dan yang terpenting kami sudah mengingatkan, jika ada hal-hal yang tidak kita inginkan dikemudian hari, kami tidak bertanggung jawab," pungkas anggota DPRD asal dapil II Lombok Timur itu.

Terkait pandangan mengapa program tersebut ditempatkan pada Dinas Perdagangan bukan di Dinas Sosial. Argumentasi dari pimpinan DPRD yang menyebutkan bahwa alasan program tersebut ditempatkan di Dinas Perdagangan lantaran sasaran penerimanya bukan hanya masyarakat miskin. Ini merupakan argumentasi yang keliru.

Jumlah penerima Bansos ini 273 ribu, masyarakat miskin sebanyak 183 ribu jiwa. Ia mempertanyakan sisa yang 90 ribu penerima ini untuk siapa saja. ***