Jakarta -- Perkembangan ekonomi berbasis aplikasi telah menciptakan kelas pekerja baru: Gig Worker. Mereka---mulai dari driver ojol, kurir logistik, hingga penyedia jasa digital---berdiri di garis depan, memastikan rantai pasokan global tetap berdenyut. Namun, pengamat regulasi digital, Sagu Agustinus, S.H., mengingatkan adanya paradoks besar: kontribusi mereka vital, tetapi status dan perlindungan mereka terabaikan.
Dalam pandangannya, sudah saatnya perusahaan platform dan regulator mengubah paradigma: rantai pasokan tidak boleh hanya dilihat dari kacamata aliran barang, melainkan harus menempatkan manusia sebagai aset tak berwujud (Intangible Asset) yang wajib diproteksi dan dicatat secara akuntabel.
Arena Kompetisi dan 'Prajurit Tak Terlihat'
Menurut Sagu Agustinus, di era globalisasi, rantai pasokan telah menjadi medan 'Perang Supply Chain'. Pandemi COVID-19 membuktikan rapuhnya sistem ini, di mana gig worker muncul sebagai "prajurit tak terlihat" yang mencegah keruntuhan total logistik dan layanan penting.
"Keberlanjutan rantai pasokan global tidak hanya ditentukan oleh efisiensi teknologi, melainkan oleh keberlangsungan tenaga kerja yang mendukungnya," tegas Sagu. Ia menyebut gig worker sebagai titik simpul penting yang menentukan apakah supply chain tetap tangguh (resilien) atau justru hancur.
Asimetri Keuntungan: Aset di Lapangan, Beban di Individu
Secara akuntansi, gig worker berfungsi sebagai aset manusia (human asset) yang memberikan tiga nilai tambah utama bagi perusahaan platform:
Produktivitas Fleksibel yang cepat merespons pasar.
Goodwill Sosial yang menciptakan loyalitas pelanggan.
Jaringan Distribusi Digital sebagai perpanjangan tangan fisik teknologi.
