Menatap Papua Dengan Hati

Kapal Ferry Expres yang membawa saya dan tim dari Pelabuhan Wai Sai Kabupaten Raja Ampat berlabuh di Pelabuhan Kota Sorong, Sabtu kemaren. Begitu kapal sudah bersandar, tali labuh kapal sudah dikaitkan dengan pilar di Pelabuhan, puluhan orang atau bahkan kata teman saya satu tim, lebih dari seratus orang berebut masuk ke kapal. Mereka "porter-porter" yang tidak terkoordinir, sehingga menjadikan kesemrawutan. Seharusnya, penumpang diberikan kesempatan turun, namun pada waktu yang bersamaan, porter-porter tadi tak mau kalah. Mereka berebut jasa.

Begitu kaki menginjak dermaga pelabuhan, ratusan orang menawarkan jasa angkutan, baik itu ojek roda dua maupun mobil. Bersamaan dengan saya turun, dua orang turis, menolak halus dengan ucapan "thank's" ketika ditawari porter-porter tadi. Bila tas atau bawaan kita diambil alih mereka, tarifnya mahal, bisa seratusan ribu, kata rekan satu tim saya yang sudah beberapa kali ikut perjalanan Raja Ampat ke Sorong dengan kapal penumpang umum.

Itu salah satu gambaran yang saya tangkap, bagaimana bukan hanya satu atau dua orang, namun puluhan hingga ratusan, bahkan bisa ratusan ribu orang asli papua (OAP) berusaha mencari nafkah untuk penghidupan keluarga mereka. Mereka ada dalam beberapa lapangan sektor pekerjaan, dari jasa porter tadi, tukang parkir, jualan pinang, ataupun jualan hasil perkebunan.

Pagi sebelum tadi naik kapal,  saya dan tim bertemu mama-mama yang  berkumpul di Aula Kantor Bupati Raja Ampat. Mereka menyampaikan keluh hatinya, pada forum dialog masyarakat dengan KPK, melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi Wilayah V, yang dipandu oleh Dian Patria. Hadir pendampingan perwakilan dari GIZ (Deutsche Gesellschaft fr Internationale Zusammenarbeit, organisasi milik pemerintah Jerman yang bergerak di bidang kerjasama internasional untuk pembangunan berkelanjutan. Mereka menawarkan berbagai layanan seperti konsultasi, pengembangan kapasitas, dan manajemen proyek di berbagai sektor seperti energi, lingkungan, ekonomi, dan Kesehatan).

Foto-Alan KPK : Mama-Mama Saat Dialog

                                                                                                                              

Dalam dialog dengan fokus efektifitas penyaluran dana otonomi khusus Papua, tersebut terungkap, beberapa mama-mama yang hadir, perwakilan dari Kelurahan  Kota Wai Sai, Sapordanco, Bonkawir dan  Warmasen pada intinya sangat berharap bantuan kepada peningkatan usaha yang mereka jalani, seperti untuk jual pinang, peralatan memasak untuk jual makanan. Mama-mama ada yang menjadi  tulang punggung keluarga, karena suami dari mereka ada yang belum diberi kesempatan bisa bekerja baik formal ataupun non formal.

Tugas saya dan tim kali ini adalah melaksanakan tugas kolaborasi dalam frame pencegahan korupsi. Satgas Penindakan Koorsup KPK bersama Satgas Pencegahan, untuk memastikan efektifitas dana otonomi khusus Papua di Kabupaten Raja Ampat, di samping fokus pada penyampaian pesan akselerasi pencegahan korupsi melalui strategi MCSP (Monitoring, Controlling, Surveilance For Prevention).

Dian Patria menegaskan KPK  mendorong jajaran birokrasi di Kabupaten Raja Ampat untuk bisa menutup celah potensi korupsi, yang menjadi salah satu penghambat dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat.  

                                                                        

Foto-Alan KPK-Bupati Raja Ampat Role Model

Kabupaten Raja Ampat, bukan satu-satunya pemerintahan daerah yang disasar, namun karena merupakan strategi KPK, semua pemerintahan baik Kota/ Kabupaten juga Provinsi disasar (dengan metode dan skala prioritas dengan memperhatikan efisiensi anggaran) dengan harapan kedepannya tata Kelola pemerintahan yang baik tercapai.

Dengan tata kelola pemerintahan yang baik melalui 8 area yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, perizinan, pengawasan internal (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah serta pengelolaan barang milik daerah, bisa diminimalisir korupsi.

Memandang Papua Dengan Mata Hati

Cara memandang Papua, sebagaimana diamanatkan dalam UU Otonomi Khusus Papua, berdasar asas desentralisasi asimetris yang  memberikan flexibilitas kepada daerah otonom  untuk memiliki tingkat otonomi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pada konteks ini, bisa menjadi role model, sebagaimana disampaikan Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam, menyerukan ajakan stakeholder dalam memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat, khususnya di Raja Ampat. Proses Panjang, lima tahun ke depan sejak terpilih pada pilkada serempat tahun 2024, Orideko mencanangkan  Raja Ampat Bangkit, Produktif Menuju Kesejahteraan. 

Bila yang disampaikan Odideko sebuah suara hati, maka sudah seharusnya jajaran birokrasinya, maupun pihak pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat membuat keseimbangan dalam tata kelola pemerintahannya. Salah satu bentuk keseimbangan tersebut adalah dengan  memberikan hak-hak publik yang tersalurkan melalui sumber pendapatan daerah baik berupa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DAK dan DAU), pinjaman daerah, kerja sama dengan pihak investor maupun pemberdayaan sumber daya alam yang melimpah di Papua.

Odideko menegaskan, adanya kepercayaan masyarakat, para investor dan dunia internasional tidak boleh dinodai oleh praktik-praktik korupsi yang dapat  merusak citra dan menghambat kemajuan daerah.

Pada sisi lain, dalam hal pemberdayaan sumber daya alam misalnya, dibuat regulasi yang memberikan keuntungan bagi pemasukan daerah, jangan ada monopoli dan dikuasai oleh pemerintah provinsi atau pusat.  Logikanya adalah daerah yang berkedudukan atas sumber daya, maka wajar bila ada pemasukan untuk daerah. Potensi pariwisata yang sudah mendunia, menjadi brand yang bisa ditingkatkan dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukung, seperti realisasi atas wacana pembukaan bandar udara wisata, dengan mengaca pada Labuan Bajo yang begitu pesat dan banyak mendatangkan pemasukan bagi daerah.

Menatap Papua dengan hati sama dengan empowering atau pemberdayaan atas potensi yang ada, dengan mengatasi tantangan yang ada berupa kesehatan, infrastruktur dan pendidikan. Dari hulu ke hilir, setiap rupiah yang dianggarkan untuk Papua, harus sampai pada sasaran yang tepat, jangan dilencengkan atau dimanipulasi lagi. Penerima bantuan, misalnya dari Dana Otsus harus tepat sasaran, bukan karena adanya pertemanan, keluarga atau hal lain yang akhirnya dana tadi menjadi tidak efektif penggunaannya.

Bisa jadi, mematri dalam dada semangat anti korupsi sebagai identitas dalam membangun Papua, menjadi salah satu solusi atas satire, " dengan menutup matapun, bisa menemukan korupsi di Papua. "

(Salam Anti Korupsi)