Menatap Papua Dengan Hati

Dengan tata kelola pemerintahan yang baik melalui 8 area yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, perizinan, pengawasan internal (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah serta pengelolaan barang milik daerah, bisa diminimalisir korupsi.

Memandang Papua Dengan Mata Hati

Cara memandang Papua, sebagaimana diamanatkan dalam UU Otonomi Khusus Papua, berdasar asas desentralisasi asimetris yang  memberikan flexibilitas kepada daerah otonom  untuk memiliki tingkat otonomi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pada konteks ini, bisa menjadi role model, sebagaimana disampaikan Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam, menyerukan ajakan stakeholder dalam memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat, khususnya di Raja Ampat. Proses Panjang, lima tahun ke depan sejak terpilih pada pilkada serempat tahun 2024, Orideko mencanangkan  Raja Ampat Bangkit, Produktif Menuju Kesejahteraan. 

Bila yang disampaikan Odideko sebuah suara hati, maka sudah seharusnya jajaran birokrasinya, maupun pihak pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat membuat keseimbangan dalam tata kelola pemerintahannya. Salah satu bentuk keseimbangan tersebut adalah dengan  memberikan hak-hak publik yang tersalurkan melalui sumber pendapatan daerah baik berupa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DAK dan DAU), pinjaman daerah, kerja sama dengan pihak investor maupun pemberdayaan sumber daya alam yang melimpah di Papua.

Odideko menegaskan, adanya kepercayaan masyarakat, para investor dan dunia internasional tidak boleh dinodai oleh praktik-praktik korupsi yang dapat  merusak citra dan menghambat kemajuan daerah.

Pada sisi lain, dalam hal pemberdayaan sumber daya alam misalnya, dibuat regulasi yang memberikan keuntungan bagi pemasukan daerah, jangan ada monopoli dan dikuasai oleh pemerintah provinsi atau pusat.  Logikanya adalah daerah yang berkedudukan atas sumber daya, maka wajar bila ada pemasukan untuk daerah. Potensi pariwisata yang sudah mendunia, menjadi brand yang bisa ditingkatkan dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukung, seperti realisasi atas wacana pembukaan bandar udara wisata, dengan mengaca pada Labuan Bajo yang begitu pesat dan banyak mendatangkan pemasukan bagi daerah.

Menatap Papua dengan hati sama dengan empowering atau pemberdayaan atas potensi yang ada, dengan mengatasi tantangan yang ada berupa kesehatan, infrastruktur dan pendidikan. Dari hulu ke hilir, setiap rupiah yang dianggarkan untuk Papua, harus sampai pada sasaran yang tepat, jangan dilencengkan atau dimanipulasi lagi. Penerima bantuan, misalnya dari Dana Otsus harus tepat sasaran, bukan karena adanya pertemanan, keluarga atau hal lain yang akhirnya dana tadi menjadi tidak efektif penggunaannya.

Bisa jadi, mematri dalam dada semangat anti korupsi sebagai identitas dalam membangun Papua, menjadi salah satu solusi atas satire, " dengan menutup matapun, bisa menemukan korupsi di Papua. "

(Salam Anti Korupsi)