Setiap tahun, ribuan orang tua mengeluh soal sistem PPDB yang tidak adil. Tapi apakah kita lupa, bahwa ada komite sekolah yang seharusnya ikut mengawal?
Komite ini bukan pajangan, tapi bisa jadi satu-satunya harapan mencegah manipulasi zonasi dan pungli terselubung.
Komite Sekolah di SPMB 2025: Pengawas atau Penonton?
Di balik ribut-ribut sistem zonasi tiap tahun, ada lembaga kecil bernama komite sekolah yang sering luput dari sorotan publik.Â
Padahal perannya sangat vital: menjaga proses SPMB tetap jujur dan adil.
Komite sekolah adalah representasi masyarakat di lingkungan pendidikan.Â
Mereka bisa jadi penyambung suara orang tua dan pengawas jalannya penerimaan siswa baru. Tapi, apa benar mereka masih aktif? Atau hanya hadir di atas kertas?
Zonasi, Titipan, dan Pungli: Masih Terjadi, Lalu Di Mana Komite?
Setiap musim PPDB, cerita serupa kembali terdengar: siswa dengan nilai bagus tersingkir karena jarak, anak pejabat 'masuk lewat belakang', atau pungli berkedok sumbangan.
Inilah saatnya kita bertanya: di mana komite sekolah? Bukankah mereka punya mandat untuk melaporkan kejanggalan ke dinas pendidikan?Â
Sayangnya, tak sedikit komite yang pasif---atau bahkan tak tahu perannya sendiri.
Saat Orang Tua Bingung, Komite Harusnya Jadi Corong Suara
Bagi banyak orang tua, proses SPMB adalah labirin penuh istilah asing: zonasi, afirmasi, perpindahan, prestasi.Â
Bagi mereka yang kurang literasi digital atau akses informasi, mendaftar bisa jadi sangat menegangkan.
Di sinilah komite sekolah seharusnya hadir. Memberi penjelasan, menyosialisasikan aturan, bahkan mendampingi jika perlu.Â
Mereka bisa mencegah salah paham, ketakutan, atau bahkan manipulasi informasi.
Kembali ke Fungsi Awal: Kontrol Sosial dan Penjaga Transparansi
SPMB 2025 adalah momen penting untuk mengembalikan komite sekolah pada fungsinya: sebagai kontrol sosial dan penjaga transparansi publik.Â
Sekolah negeri adalah milik bersama, dan penerimaannya harus diawasi oleh masyarakat sendiri.
Komite bisa:
- Memantau proses seleksi (zonasi, afirmasi, prestasi, perpindahan).
- Menyuarakan keberatan orang tua ke panitia atau kepala sekolah.
- Mendorong kebijakan afirmatif untuk anak-anak kurang mampu dan disabilitas.
- Tapi semua itu hanya mungkin jika komite sekolah diperkuat, diberdayakan, dan diberi ruang bersuara.
Jangan Diam, Waktunya Komite Bergerak
Jika kita ingin sistem pendidikan yang adil, semua pihak harus terlibat.Â
Sekolah harus terbuka, dinas harus responsif, dan komite sekolah tidak boleh diam.
Karena ketika anak-anak tersingkir diam-diam, dan orang tua hanya bisa mengeluh di grup WhatsApp, mungkin satu-satunya harapan adalah komite sekolah yang benar-benar bekerja.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI