Kabar baiknya, pada tahun 2019 Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kemajuan suatu negara salah satunya dapat direfleksikan dari kualitas kebijakan publik yang diproduksi, namun pada kenyataannya kebijakan publik yang dihasilkan di Indonesia masih belum didukung dengan data dan bukti faktual (Evidence Based Policy) yang memadai. Padahal pentingnya penggunaan data yang lengkap dalam proses perumusan kebijakan dapat menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas dan berdampak positif bagi publik.
Kini bukan lagi eranya mendikotomikan lingkungan hidup dari pembangunan ekonomi. Pada RPJMN 2020-2024 BAPPENAS telah menempatkan lingkungan hidup sebagai agenda prioritas pembangunan nasional yakni Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Perubahan iklim merupakan masalah paling kritis pada saat ini dan dampaknya terhadap keanekaragaman hayati lebih nyata dari sebelumnya. Spesies hewan dan tumbuhan terancam punah sementara ekosistem kehilangan ketahanan, ketahanan, dan stabilitas.
Di sisi lain, hilangnya keanekaragaman hayati memperbesar dampak perubahan iklim dan melemahkan inisiatif mitigasi dan/atau adaptasi. Sangat penting kedepan untuk menghubungkan keanekaragaman hayati dan perubahan iklim untuk menghasilkan strategi global yang efektif berhasil dalam menangani krisis iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati, dan pada akhirnya memastikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan kesejahteraan manusia dapat berjalan. Memanfaatkan momentum Indonesia Emas 2045 dalam mewujudkan harmoni pembangunan negara dan merawat alam Indonesia. Pemerintah Indonesia tengah mulai menyusun rancangan teknokratik rencana pembangunan jangka panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 tahun ini, dimulai dari menyusun latar belakang kajian atau background study, naskah akademik, sekaligus batang tubuh dari RUU RPJPN 2025-2045.
Di dalam penyusunan rancangan teknokratik RPJPN 2025-20245 tersebut perlu memodelkan scenario pembangunan kedepan terhadap populasi satwa liar secara robust, untuk itu keberadaan big data perlu segera digenjot untuk dapat menampilkan neraca sumberdaya alam di negara kita secara akurat. Pemodelan lingkungan bermanfaat untuk memecahkan permasalahan lingkungan dengan menggunakan pendekatan teknik dan manajemen berdasarkan metode analisis logika dan model matematika.
Dalam menghadapi krisis iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati yang akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi negara, maka sudah selayaknya Pemerintah berkolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi, lembaga riset, lembaga think thank, NGO dan mitra pembangunan lainnya dalam membangun big data secara robust khususnya data-data terkait sebaran satwa, jelajah satwa, dan jumlah populasi satwa.
Pakar satwa liar dari UGM, Ali Imron (2022), menuturkan dalam bukunya berjudul permodelan berbasis individu, beliau memaparkan bahwa konservasi satwa sudah dimulai dari situasi tata kelola lingkungan dan kehutanan yang sudah kompleks, dan upaya untuk memahami berbagai aspek penting dalam konservasi satwa liar membutuhkan pengetahuan mendasar untuk membantu pengambilan keputusan, melalui pendekatan permodelan berbasis individu satwa diharapkan mampu menjawab permasalahan untuk pengambilan keputusan pelestarian satwa liar untuk keberlanjutan alam di masa mendatang. Dari segi tata kelola penanganan krisis iklim, sinergi antara institusi pemerintah harus bisa menerobos sekat sekat menuju kolaborasi dalam membangun big data sehingga perumusan kebijakan di masa mendatang bisa disusun secara robust dengan memberikan evidence data yang kuat untuk perencanaan pembangunan yang bukan sekedar wishlist.
