Mohon tunggu...
Heni Susilawati
Heni Susilawati Mohon Tunggu... life with legacy

senang menulis tentang politik, demokrasi dan pemilu

Selanjutnya

Tutup

Kotak Suara Pilihan

Integritas Penyelenggara Pemilihan

19 November 2020   04:48 Diperbarui: 19 November 2020   06:37 71 6 1 Mohon Tunggu...

Lembaga yang Punya Amanah Mulia

KPU dan Bawaslu serta jajarannya di TPS memiliki peran yang sangat strategis bagi terlaksananya gelaran Pilkada Serentak yang berintegritas. Displin dan tata kelola tahapan sedemikian ketat diatur dalam Peraturan DKPP. Kita sungguh berharap banyak dari kerja keras kawan-kawan penyelenggara pemilihan khususnya soal integritas. Demokrasi prosedural di negara kita oleh konstitusi diamanahkan kepada mereka. Tak main-main, sumpah atas nama Tuhan diucapkan ketika dilantik dan diambil sumpah sebagai pejabat publik di lembaga penyelenggara pemilu. Artinya ada pertanggungjawaban yang tidak ringan berkaitan dengan kerja-kerja mereka, di dunia dan di akhirat.Integritas menjadi kata kunci, bagaimana kepercayaan publik itu dipertaruhkan. Selaras kata dan perbuatan, tidak menerima gratifikasi, tidak mempengaruhi pilihan pemilih, tidak menunjukan keberpihakan, tidak melakukan pertemuan dengan pihak yang berkepentingan dengan posisi mereka dan masih banyak lagi rambu-rambu yang harus dipatuhi. Jika satu saja terindikasi dilanggar, runtuh sudah kepercayaan terhadap lembaga publik ini. Sudah banyak contoh bagaimana pelanggaran kode etik itu dilanggar justru oleh penyelenggara sendiri. Mereka bermain-main dengan api, mereka bermain-main dengan amanah di pundak mereka. Kompetisi bernama Pilkada ataupun pemilu harus berjalan fair, tanpa keberpihakan langsung atau tidak langsung dari Penyelenggara Pemilihan.

Penyelenggara pemilihan, adalah lembaga yang diberi amanah mulia dan sekaligus memiliki amanah mulia. Lembaga bersama seluruh jajaran SDM di dalamnya merupakan fasilitator yang turut berkontribusi bagi peningkatan kualitas demokrasi elektoral. Amanah itu seharusnya jadi pijakan utama dalam menunaikan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilihan. Melayani peserta dan pemilih dengan prinsip kesetaraan. Dukungan anggaran baik dari APBN maupun APBD harus dikelola dengan sebaik-baiknya demi dan hanya untuk tercapainya dan terlaksananya seluruh tahapan Pilkada. Menciptakan harmonisasi kerja yang senafas dalam soal integritas hingga ke ujung tombak demokrasi elektoral di tingkat TPS, butuh kerja keras dan kerja sama. Butuh strategi mengelola SDM yang muara akhirnya berada dalam spirit de corps soal integritas. Satu orang saja melanggara kode etik, runtuh kepercayaan publik.

Keteladanan selalu datang dari Pimpinan

Kerja badan adhoc mulai dari PPK, PPS dan KPPS; Panwascam, PPL dan Pengawas TPS itu butuh keteladanan dari pimpinan di atasnya. Mengapa? badan adhok itu dibentuk saat tahapan pilkada digelar. Ruang waktu yang dimiliki untuk meletakan disiplin integritas itu sangat sempit. Namun bukan berarti kita tak mampu berbuat banyak. Mulailah dari keteladanan pimpinan di tingkat atasnya. Potensi "yang nakal" pasti ada saja, tetapi keteladanan itu akan menjadi strategi jitu bagi teman-teman di badan adhok. Keteladanan itu bicara selarasnya kata dan perbuatan. Jika pimpinan dalam banyak sambutan mengatakan untuk menjaga netralitas, maka katakanlah dengan lugas dan penuh percaya diri. Lalu diikuti dengan contoh nyata bagaimana keteladanan itu dibangun. Ironi bukan, jika lisan bicara netralitas; tetapi pimpinan jusru memberi contoh yang sebaliknya baik dalam ucapan maupun perbuatan. Keletadanan secara berjenjang itu sangat diperlukan, agar integrtas menjadi energi terbesar untuk suksesnya pilkada serentak 2020.

Keteladanan yang sama juga harus ditunjukan oleh jajaran sekretariat yang sebagian besar kewenangannya mengelola logistik pilkada. Titik ini sangat rawan dengan penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi terjadinya praktek KKN dan gratifikasi. Jika KKN dan gratifikasi terjadi, sangat dipastikan prinsip-prinsip logisitik pilkada tidak terpenuh sesuai peraturan.Setiap rupiah uang negara harus dijaga amanahnya tidak boleh untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Fasilitasi teknis dan administrasi dari jajaran sekretariat akan sangat membantu bagi tercapainya penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan asas-asas penyelenggara pemilihan. Kode etik yang diatur DKPP itu juga berlaku bagi jajaran sekretariat. Dalam hal ini posisi sekretatris sangat strategis. Mereka harus mendisiplinkan diri mereka sendiri termasuk anak buahnya agar tidak melakukan KKN dalam pengadaan barang dan jasa.

Apalagi jajaran komisioner. Haram hukumnya mengintervensi soal pengadaan barang dan jasa. Komisioner itu tugasnya mengelola tahapan dan pengawalannya dibicarakan dalam forum rapat pleno tertutup ataupun terbuka, termasuk rapat pimpinan di instansi yang bersangkutan. Berkenaan dengan kebutuhan logistik, tugas komisioner itu hanya memastikan prinsip-prinsip logistik terpenuhi dengan baik. Rasanya miris jika ada komisioner turut serta bermain dalam proyek pengadaan barang jasa untuk kebutuhan logistik. Sungguh miris. Dan tentu saja bukan contoh yag baik.

Integritas Proses, Integritas Hasil

Never holiday. Begitulah jargon yang sempat jadi tagar kawan-kawan penyelenggara pemilihan. Dan memang demikian adanya. Tahapan itu tidak mengenal hari libur, yang berlaku adalah hari kalender. Jadi kerjanya setiap hari, dan harus siap bekerja hingga larut malam. Mobilitas kerjanya pun dalam dan luar kota, butuh kondisi fisik yang prima serta mental kuat. Dan hal mendasar yakni komitmen yang kuat untuk menjaga integritas porses setiap tahapan. Kuncinya dimulai dari hati. Secara teknis diwujudkan dengan perencananaan yang baik, pelaksanaan yang terukur dan tentu saja evaluasi berkelanjutan pada setiap tahapan. Membuka komunikasi yang setara dengan banyak pihak, memaksimalkan komunikasi dengan media massa dan stakeholder lainnya. Prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk dikedepankan. Sungguh banyak godaan, apalagi jika berpikirnya dangkal hanya untuk urusan finansial. Tetapi, percayalah itu godaan yang akan menjerumuskan diri ke dalam jurang kehinaan. Menjaga integritas proses, pasti akan berdampak pada integritas hasil. Potensi dinamika penghitungan dan penetahapan hasil Pilkada dengan sendirianya dapat diprediksi. Jika berintegritas dalam proses, berintegritas dalam hasil. Nol dinamika berupa protes, aksis demontrasi dan kecurigaaan publik lainya. 

VIDEO PILIHAN