Evaluasi Kebijakan Padat Karya Tunai Desa di Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung

13,10

Sumber: diolah dari https//www.bps.go.id/

Table 1 menunjukkan angka kemiskinan di perkotaan secara nasional sebesar 12,18 juta orang  pada Maret 2021 sedangkan angka kemiskinan di pedesaan secara nasional sebesar 15,37 juta orang pada periode yang sama. 

Dengan selisih angka kemiskinan perkotaan-pedesaan secara nasional sebesar 3,19 juta orang. Tingginya angka kemiskinan di pedesaan disebabkan karena kurangnya sarana prasarana dan ketersediaan lapangan pekerjaan di desa yang meneyebabkan lambatnya laju pertumbuhan ekonomi di desa sehingga masyarakat desa terdorong untuk mencari pekerjaan yang lebih baik di kota (Kurnia & Widhiastini, 2021).

Pemerintah Indonesia memberikan otonomi kepada daerah dalam mengatur pembangunan pedesaan agar tercipta desa yang mandiri melalui Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.  

Namun yang terjadi di lapangan bukan kemandirian yang tercipta, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Hal ini disinyalir karena bantuan yang diberikan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan dan bantuan sejenisnya justru membuat masyarakat bergantung pada pemerintah. Pada kondisi ini pemerintah mengeluarkan program yang diharapkan dapat mengelola sumber daya manusia di desa yaitu Kebijakan Padat Karya Tunai Desa.

Padat karya Tunai Desa merupakan suatu program kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat (permendes nomor 13 tahun 2020). 

Peraturan teknis yang mendasari program PKTD ini adalah surat keputusan bersama atau SKB 4 menteri tentang penyelarasan dan penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014. Peraturan tersebut kemudian diturunkan dalam bentuk pedoman umum pelaksanaan PKTD dan Juknis penggunaan dana desa tahun 2018 untuk padat karya tunai, sedangkan ketentuan pelaksanaan penggunaan dana desa untuk PKTD mengacu pada Permendes tentang prioritas penggunaan dana desa yang setiap tahun berubah. 

Program PKTD dilakukan dengan memanfaatkan Sumber Daya Desa seperti Pekerja dan bahan baku dari dalam desa agar dapat meningkatkan daya beli masyarakat di perdesaan, hal ini relevan dengan pernyataan Nagamatsu dalam (Herdiyana, 2019b) bahwa cash for work (CfW) ialah cara mengikutsertakan korban terdampak bencana alam pada berbagai bentuk pekerjaan yang meliputi pemulihan dan rekontruksi pasca bencana, disertai skema pembayaran upah secara tunai, metode ini pernah diterapkan pasca bencana gempa bumi yang terjadi di Fukushima Jepang.  

Sehingga dengan adanya program padat karya tunai (CfW), selain dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan yang berasal dari pemerintah, tetapi juga diharapkan dapat menstimulus ekonomi lokal dengan memasukkan uang tunai ke dalam kawasan ekonomi yang telah habis sumber daya keuangannya, maka pelaksanaan skema tersebut penting untuk dilakukan guna menyelamatkan, memulihkan, dan mensejahterakan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat desa.

Table 2. permasalahan dalam pelaksanaan program PKTD