Siapa yang tahu nasib seseorang? Di tahun 2023 akan ada rekrutmen anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Ketika pembaca benar-benar siap dengan pemahaman, ilmu dan tentunya pengalaman, bukan suatu hal yang mustahil untuk terpilih menjadi anggota Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota.
Melalui tulisan ini penulis juga ingin sampaikan bahwa selalu ada opini yang mengatakan bahwa mereka yang terpilih adalah orang-orang yang punya back up ormas, punya jaringan dengan orang-orang di level atas, singkatnya punya privilage. Penulis pun tidak membantah hal ini, karena dalam tataran praktis hal ini selalu terjadi di mana saja. Ini opini pribadi, namun silahkan diuji.
Maka saran penulis sejak dini, calon pelamar perlu memulai dengan merapikan segala persyaratan administrasi yang dibutuhkan, supaya tidak ada cela yang dapat menggugurkan. Jangan abai dengan pengumuman, selalu melek dengan informasi dan keadaan sekitar, cari tahu siapa saja yang melamar, latar belakangnya, riwayat pendidikan, pekerjaan dan organisasinya (jika ada waktu).Â
Para pelamar yang aktif berorganisasi, punya kedudukan yang baik dalam organisasi, apalagi jika organisasi itu besar dan skalanya nasional, percayalah itu akan sangat membantu.
Kembali kepada soal bantuan orang dalam, penulis menyarankan kepada pelamar untuk terus mengawasi proses rekrutmen yang ada. Kawallah dengan sebenar-benarnya, selalu dokumentasikan hal-hal yang berkaitan dengan tes, karena niscaya hal itu akan banyak membantu, terutama soal nilai-nilai tes.
Yang terpenting adalah belajar. Pelamar harus unggul dari sisi nilai, Kita harus membantu diri kita sendiri terlebih dahulu. Ketika kita menang nilai dan kita dicurangi, hal itu akan lebih mudah untuk kita mengambil tindakan dibandingkan ketika nilai kita kalah dan proses tersebut dicurangi. Karena setelah keadilan kita dapati, hasilnya tetap sama yaitu kita kalah.
Soal materi wawancara juga perlu diwaspadai, karena wawancara akan sangat menentukan apabila jawaban yang diberikan peserta ternyata tidak cocok dengan asas penyelenggaraan Pemilu.
Hal lain yang paling harus diperhatikan adalah, pastikan bahwa selama lima tahun ini para pelamar tidak terafiliasi dengan partai politik (menjadi anggota suatu parpol) termasuk menjadi bagian dari tim kampanye, karena penyelenggara wajib hukumnya netral. Para pelamar pasti akan dicek medsosnya, riwayat hidupnya termasuk pekerjaan dan organisasinya. Jadi mau bohong seperti apapun semua akan terlacak.
Pernah ada kejadian di Pemilu 2019, saat itu adalah sesi wawancara calon pegawai Bawaslu. Ketika seorang calon selesai wawancara dan meninggalkan ruangan wawancara ternyata di ruang tunggu peserta ada salah salah satu peserta yang membagikan kartu nama caleg. Jelaslah peserta yang membagikan itu tidak mungkin di loloskan karena dia nyata-nyata tidak netral. Mungkin istilah yang cocok diberikan pada peserta ini adalah bodoh.
Sekali lagi yang namanya kekeliruan bisa saja terjadi, namun kalau kita serius dan sungguh-sungguh (mengandalkan diri) ditambah dengan doa (mengandalkan Tuhan) niscaya rezeki itu akan turun pada kita.
Menjadi anggota Panwaslu Kecamatan itu bagus untuk menambah pengalaman, ilmu dan ada nilai pelayanannya bagi masyarakat. Siapa yang tahu setelah tahapan ini berakhir, ada yang serius ingin berkarir di dunia penyelenggara pemilu? Ya siapa tahu. Soal gaji, tunjangan dan fasilitasnya itu lumayan loh. Percayalah.
