Hingga saat ini reformasi birokrasi masih belum berhasil dilakukan oleh pemerintahan kita untuk memperbaiki tata kelola di Indonesia. Ini terpampang nyata pada hasil penelitian Indonesia Gonvernance Indeks yang dilakukan Kemitraan, rata-rata nasional kinerja tata kelola pemerintahan provinsi hanya mencapai angka 5,70 dariskala 1-10.
“Nilai tertinggi Provinsi DIY dengan nilai 6,80. Masih banyak provinsi yang memperoleh nilai dibawah rata-rata. bahkan berkisaran pada nilai 4.” papar Direktur Eksekutif Kemitraan Wicaksono Sarosa dalam peluncuran IGI di Hotel J.W. Marriot, Jakarta, kemarin.
Setelah Yogyakarta, secara berturut-turut diikuti Provinsi Jawa Timur (6,43). Jakarta (6,37), Jambi (6,24), dan Bali (6,23). Lima provinsi dengan nilai terendah ialah Maluku Utara (4,45), Papua Barat (4,48), Bengkulu (4,81), NTT (4,871, dan Papua (4,88) (lihat grafis).
Penelitian itu menelaah kinerja 33 pemerintahan provinsi dalam memutuskan prioritas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Ada empat arena yang diukur, yaitu pemerintahan, birokrasi, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi. Selain itu. ada 89 indikator yang diteliti, di antaranya pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Hal yang tertera diatas sangat disayangkan oleh kita semua, dan ini membutuhkan perubahan yang harus dilakukan oleh bangsa ini. Sehingga bisa mencapai tata kelola pemerintah menuju profesionalisme birokrasi. Belum lama ini saya mengikuti kuliah umum tepatnya pada tanggal 14 september 2013 hari saptu di Universitas terpadu di Yogyakarta, disana saya mengetahui banyak mengenai perilaku-perilaku aktor yang tidak bertanggungjawab, sehingga banyak seribu cara untuk melakukan tindakan yang tidak benar dalam pemerintahan di Indonesia, miris memang. Dan disana pula saya juga menangkap suatu tujuan yang baik untuk melakukan perubahan dalam tata kelola kita., yakni Konsep Etika. Etika itu penting dalam birokrasi ungkap Bupati Wonosobo H.A Kholiq Arif. yang pertama, masalah yang ada dalam birokrasi semakin lama semakin komplek. kedua, kkeberhasilan pembangun yang telah meningkatkan dinamika dan kecepatan perubahan dalam lingkungan birokrasi. Birokrasi melakukan adjusment(penyesuaian) yang menuntut discretionary power (kekuatan pertimbangan kebijaksanaan)yang besar.
Dalam BirokrasibProfesional dilandasi etika pemerintahan yang kuat, * Etika Pemerintahan atas landasan moral bagi penyelenggaraan pemerintahan -> meningkatkan kualitas pelayanan dan kepekaan terhadap perubahan (prof.Dr.M.Ryaas rasyid,MA).Di dalam penyampaian diatas saya menangkap bahwa pemerintah kita masih di katakan hilangnya etika di dalam birokrasinya. Sehingga ini membuat tata kelola kita belum banyak mengalami perubahan yang baik dan masih buruk, dan ini perlu menjadi catatan oleh PP kita untuk menjadi tambahan aturan dalam birokrasi kita supaya ada komitmen dari pemeran didalam pemerintahan saat ini, misalnya adanya sanksi-sanksi tertentu bagi pelanggaran dalam tugasnya. sampai kapan bangsa ini akan terus terus seperti ni. sehingga kita butuh perubahan dalam tata kelola pemerintahan.
Mungkin cukup unek-unek saya. semoga ada manfaat buat kita semua, dan semoga pula ini menjadi pertimbangan.