Faktor – Faktor Pengembangan Pariwisata
Kesuksesan pariwisata Bali ini menjadi salah satu alasan pendorong pemerintah membuat KEK Pariwisata ini agar muncul Bali – Bali yang lain sebagai sentra pariwisata Indonesia salah satu yang diharapkan adalah Pulau Lombok. Namun seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa hasil dari 10 tahun berjalan setelah diresmikannya KEK tersebut belum juga memperlihatkan hasil yang memuaskan. Terdapat beberapa faktor menjadi penyebab utamanya. Pertama, pengenaan retribusi pada destinasi pariwisata unggulan belum optimal. Pungutan retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi daerah wisata untuk membiayai pemeliharaan, pengembangan, dan promosi pariwisata. Namun, belum adanya koordinasi yang baik dalam pengenaan retribusi ini dapat mengurangi pendapatan yang diperoleh, mengakibatkan kurangnya dana yang tersedia untuk pengembangan pariwisata.
Kedua, koordinasi antara pihak pihak terkait juga menjadi masalah. Pengembangan pariwisata tidak hanya terbatas pada pemerintah pusat saja, tetapi melibatkan kerjasama dan koordinasi antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, lembaga pariwisata, dan masyarakat lokal. Kurangnya koordinasi ini berupa belum adanya sosialisasi dari pemerintah untuk kesadaran akan pembayaran pajak dan belum adanya program program pengembangan pariwisata yang dapat menumbuhkan usaha yang pada akhirnya akan berdampak kepada penghasilan daerah.
Ketiga, sarana dan prasarana di destinasi pariwisata belum terkelola dengan baik. Infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung pertumbuhan pariwisata, termasuk akses transportasi yang baik, akomodasi yang memadai, dan fasilitas umum yang memadai. Kurangnya investasi dan perawatan dalam infrastruktur pariwisata dapat mengurangi daya tarik destinasi dan menurunkan kualitas pengalaman wisatawan. Peningkatan sarana dan prasarana ini dapat meningkatkan minat wisatawan yang akan datang dan menghabiskan waktunya didaerah wisata. Tentunya dengan adanya wisatawan ini akan meningkatkan pendapatan melalui konsumsi konsumsi wisatawan yang berkunjung.
Keempat, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah wisata juga perlu ditingkatkan. Keterlibatan aktif dari masyarakat lokal dalam pengelolaan, pelestarian, dan promosi pariwisata dapat memperkuat hubungan antara wisatawan dan komunitas lokal, serta memastikan bahwa manfaat ekonomi dari pariwisata dirasakan oleh seluruh masyarakat, bukan hanya segelintir pihak. Ini juga berkaitan dengan Organisasi Pariwisata Dunia atau UNWTO telah menyerukan untuk mengimplementasikan Community Based Tourism (CBT). Ini adalah metode pariwisata berbasis masyarakat yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya. Sehingga, yang menjadi aktor utama dari pengembangan pariwisata adalah warga lokal itu sendiri.
Dengan mengatasi faktor-faktor ini secara efektif, Lombok Tengah dapat meningkatkan pelayanannya dalam kegiatan pariwisata yang akan berimbas kepada pendapatan pajak yang terkait dengan pariwisata, seperti pajak restoran, hotel, dan hiburan. Perlu diperhatikan bahwa daerah Lombok Tengah yang merupakan Kawasan Ekonomi Khusus juga perlu lebih memberikan perhatian terhadap ekonomi UMKM yang tumbuh di daerah tersebut. UMKM ini yang akan menjadi investasi jangka panjang dari daerah yang baru berkembang dan menjadi penopang dari ekonomi Indonesia di bidang pariwisata kelak. Mengandalkan investor – investor perusahaan besar seharusnya bukan menjadi  hal utama dalam pengembangan daerah pariwisata yang modern dan berkelanjutan sehingga dalam pengembangannya perlu pembuatan insentif insentif Kawasan Ekonomi Khusus yang secara representatif menumbuhkan UMKM yang ada didaerah tersebut. Pertumbuhan dari ekonomi UMKM ini diharapkan sebagai multiplier effect yang dapat meningkatkan pendapatan, konsumsi, maupun penyerapan tenaga kerja. Sehingga dengan efek berganda ini, diharapkan pemerintah daerah dapat menjaga momentum dan memanfaatkan fasilitas - fasilitas untuk pengembangan dari sektor pariwisata ini. Efek berganda ini yang nantinya akan meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak daerah seperti pajak restoran, hiburan, atau hotel maupun pajak pusat seperti pajak penghasilan dari pekerja yang lebih banyak serta produktif dan Pajak Pertambahan Nilai dari konsumsi masyarakat maupun wisatawan.
