Untuk mengantisipasi ancaman konflik yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19, pemerintah telah mengambil langkah, salah satunya melalui stimulus, baik fiskal dan moneter yang dituangkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
Pemerintah daerah banyak yang mengambil langkah responsif dengan membagikan BLT (Bantuan Langsung Tunai) kepada masyarakatnya, begitupun pemerintah pusat telah memberikan banyak kebijakan seperti; diskon tarif listrik, menaikan insentif kartu prakerja, membagikan kartu sembako, hingga keringanan pembayaran kredit.
Dengan adanya bantuan penanggulangan terdampak Covid-19 tentunya ini merupakah upaya dari pemerintah untuk membantu rakyat yang terdampak, karena secara langsung dapat membantu meringankan beban ekonomi di tengah wabah Covid-19.
Merebaknya pandemi COVID-19 diseluruh penjuru dunia memperlihatkan potensi-potensi konflik sosial khususnya di negara-negara yang tidak dapat merespon situasi ini dengan tepat.Â
Negara-negara ini mengalami guncangan di dalam sistem sosialnya, sebagian besar merupakan imbas dari guncangan ekonomi akibat pemberlakuan kebijakan yang kurang tepat. Negara idealnya mampu menjaga keseimbangan sistem sosial di wilayahnya melalui tindakan-tindakan yang memadai untuk menegakkan ketertiban sekaligus menjaga penghidupan masyarakatnya.
