Baru satu tahun lebih Jokowi - JK berkuasa, geliat politik Tanah air sudah membaik.( menurut sebagian kalangan ) membaiknya tentu karena berkurangnya kritik dari partai-partai yang 'dulu' tergabung dalam Koalisi Merah Putih ( KMP ) PAN, PPP, Golkar dan PKS yang malu-malu mau.
Apabila sebagian kalangan mendukung, terlihat sekali dukungan ada di dalam internal pemerintahan Jokowi-JK,( Wapres, Menkumham, Menkoplhukam,Mendagri) tidak termasuk kalangan lainya. sebuah analisa mengatakan bahwa ini buah dari mulai surutnya apa yang di sebut demokrasi. ingatlah bahwa demokrasi adalah kebebasan untuk mengemukakan pendapat serta untuk terus menyuarakan keadilan Rakyat Indonesia. Memang benar semua partai berpendapat dengan mengatakan 'kami mendukung kebijakan pemerintah yang pro rakyat. apakah rakyat boleh berbalik mengatakan, ' rakyat yang mana ya.? rakyat banyak, rakyat sedikit, atau rakyat partai.?
Koalisi Merah Putih ( KMP ) yang beranggotakan Gerindra, Golkar,PAN,PPP dan PKS, boleh membubarkan diri, boleh terpecah,boleh juga tetap bersatu, sebuah pertanyaan mendasar, ' apakah bila KMP membubarkan diri lantas para anggotanya harus berbondong-bondong mendukung pemerintah.? tentu pilihan bijak tidak akan di pilih oleh partai yang hanya berkepentingan. karena politik hanya kepentingan semata. ( kekuasaan dan bisnis.) kita berharap masih tersisa partai yang sedikit berkepentingan, di sini letak partai Gerindra harus berhitung,
Pemerintahan Jokowi - JK seharusnya sudah nyaman untuk menjalankan roda pemerintahan dengan dukungan tambahan dari PAN, mengingat parlemen sudah kondusif. ( mencapai porsi 50-50 ) namun mengapa Jokowi - JK terkesan masih khawatir dengan programnya, dan masih berharap dukungan dari partai-partai lawan.? sekedar mengingatkan, Presiden Jokowi harus melihat pemerintahan di era SBY, dimana hanya PDIP yang menjadi partai non pendukung pemerintahan, dan lihatlah system 'pembagian-pembagian kekuasaan, ( hal yang sangat berdampak terhadap rakyat.)
lalu apabila Jokowi - JK dalam masa kampanye terdahulu mengatakan ' Koalisi tanpa syarat. namun dalam praktiknya tetap bersyarat, ( baca : komposisi Kabinet .) rakyat masih memberikan rasa maklum. Karena permainan politik di Indonesia haruslah demikian, namun menjadi aneh apabila dukungan harus terus bertambah atau terus mencari dukungan, apakah dukungan-dukungan baru tersebut tidak 'tanpa syarat juga.
Dalam managemen pemerintahan yang ber'demokrasi. ( regularity democracy ) di sebutkan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan dengan prosentase dukungan maksimal 65%, dan sisanya 35% adalah pihak pengkritik.( non pendukung pemerintahan.) jika yang terjadi dukungan tersebut melebihi kapasitas, maka sangat di mungkinkan bisa terjadinya pemerintahan yang kurang sehat. melihat indikasi-indikasi iklim politik saat ini, apabila benar menjadi kenyataan bahwa PAN sudah bergabung, lalu PPP, menyusul Golkar, dan hingga PKS, maka harapan untuk rakyat mendapat pembelaan dari pemerintahan menjadi kecil.
Rakyat berhak menolak bentuk dukungan-dukungan yang membabi buta hanya untuk kepentingan semata, apalagi jika dukungan yang harus bersyarat. meng'analogikan saya adalah pendukung partai Golkar atau partai Gerindra, tentu saya akan menolak jika partai tersebut mendukung pemerintahan, tentu argumentasinya adalah akan menjadi minim kontrol atas pemerintahan. di satu sisi sebagai rakyat terbebani frasa, ' saya suka kepemimpinan Jokowi, tapi saya tidak suka jika Jokowi harus terus menambah dukunganya.
Pemerintah seharusnya sudah percaya diri dengan dukungan rakyat selama ini. Pemerintahan Jokowi - JK juga harus mampu memilah bentuk-bentuk dukungan,dan tidak serta merta menerima semua dukungan, tentu demi kelangsungan perjalanan pemerintahan itu sendiri, gemuknya dukungan politik bukan jaminan baiknya pemerintahan.
Â
sebuah pendapat
