Mohon tunggu...
H.Asrul Hoesein
H.Asrul Hoesein Mohon Tunggu... Wiraswasta - Pemerhati dan Pengamat Regulasi Persampahan | Terus Menyumbang Pemikiran yang Sedikit u/ Tata Kelola Sampah di Indonesia | Green Indonesia Foundation | Jakarta http://asrulhoesein.blogspot.co.id Mobile: +628119772131 WA: +6281287783331

Pemerhati dan Pengamat Regulasi Persampahan | Terus Menyumbang Pemikiran yang sedikit u/ Tata Kelola Sampah di Indonesia | Green Indonesia Foundation | Founder PKPS di Indonesia | Founder Firma AH dan Partner | Jakarta | Pendiri Yayasan Kelola Sampah Indonesia - YAKSINDO | Surabaya. http://asrulhoesein.blogspot.co.id Mobile: +628119772131 WA: +6281287783331

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Megawati Memasung Demokrasi di Rumah Demokrasinya, Sadarkah?

20 Oktober 2022   21:47 Diperbarui: 20 Oktober 2022   21:58 450
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Megawati Soekarnoputri, Ketua PDI-P. Sumber: Kompas

Penulis sempat menyaksikan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah membacakan rekomendasi akhir Rakernas PDI-P, dimana salah satu poin yang dibacakan oleh Ganjar adalah perihal Hak Prerogatif Megawati.

Nampak Ganjar seperti dikerjai oleh panpel Rakernas, atau rekannya sendiri untuk diminta bacakan poin atas adanya Hak Prerogatif itu. Dimana jelas poin tersebut dibuat untuk menggajal Ganjar maju sebagai capres dari PDI-P.

Entah Ganjar paham dirinya diolok-olok rekan sendiri, pasti paham. Namun yang tega adalah Megawati yang meloloskan Ganjar dikerjai di Rakernas II PDI-P tersebut.

Jelas keputusan itu telah melalui setting oleh orang-orang dekat Megawati atau yang pasti dibantu oleh elit-elit yang dekat dengannya, sebagai strategi menggiring Puan menjadi Capres tanpa harus melalui mekanisme persetujuan partai lagi.

Jadi secara tidak langsung menutup pintu orang lain menjadi capres melalui PDI-P selain Puan. Analisa ini didasari adanya perintah Megawati kepada Puan untuk menemui parpol-parpol lain dan juga diminta blusukan ke daerah untuk menemui kader PDI-P.

Terlalu sederhana cara-cara atau stratregi para founder dan elit-elit partai dewasa ini, semakin tidak profesional saja dimasa milenial ini. 

Seharusnya lebih modern dan berwibawa tentunya dalam berstrategi, agar tidak melabrak terlalu kasar apa itu demokrasi dan etika politik, mereka sesungguhnya mengotori politik yang suci.

Kalau publik atau masyarakat wajib pilih memahami strategi PDI-P mengawal Puan, sangat dipastikan, rakyat akan berpaling dari PDI-P ke parpol lainnya.

Jadi nampak PDI-P sudah tidak pro Wong Cilik lagi, tapi pro pada internal keluarga atau yang dekat-dekat saja pada Ketum PDI-P alias berdarah biru. Apakah juga karena pengaruh oligarki selama kurang dua periode bersama Presiden Jokowi?

Yes Hak Prerogatif tersebut bisa saja secara dejure tidak melanggar AD/ART, tapi secara depakto itu akan terkesan memasung demokrasi di rumah demokrasinya yang bernama PDI-P.

Paling merusak suasana pencapresan di PDI-P, adanya Hak Prerogatif Megawati ini, untuk menentukan capres dan cawapres. Makanya Ganjar sepertinya kehilangan induk.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun